Penyaluran 654 Ribu Liter Air Bersih untuk Mengatasi Kekeringan

Semarang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah sampai saat ini telah menyalurkan setidaknya 654 ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan seiring musim kemarau.

Kepala BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa seluruh kabupaten/kota telah menyiapkan dukungan logistik air bersih, sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun BPBD, total ketersediaan air bersih yang disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar 123 juta liter.

"Sudah disiapkan dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dari hasil data yang kami terima, daerah kabupaten/kota sudah menyiapkan secara totalitas sebanyak 123 juta liter air bersih," katanya.

Data BPBD Jateng per 24 Juni 2026 menunjukkan, distribusi air bersih sudah mulai berjalan di sejumlah daerah, dengan total sebanyak 654 ribu liter air bersih.

Penyaluran dilakukan kepada warga terdampak di enam kabupaten/kota, mencakup tujuh kecamatan dan 11 desa yang telah menjangkau 4.808 kepala keluarga atau 16.258 jiwa.

Kabupaten Klaten menjadi daerah dengan distribusi terbesar, yakni sekitar 553 ribu liter, disusul Purbalingga 30 ribu liter, Banjarnegara 26 ribu liter, Cilacap 20 ribu liter, Jepara 20 ribu liter, dan Purworejo 5 ribu liter.

Dari sisi wilayah terdampak, kata dia, Purbalingga dan Klaten masing-masing mencatat tiga desa mengalami kekeringan, sementara Banjarnegara dua desa, serta Jepara, Purworejo, dan Cilacap masing-masing satu desa.

Selain penyaluran air bersih, sejumlah daerah juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Hingga akhir Juni 2026, terdapat delapan daerah yang telah menetapkan status tersebut, yakni Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, serta Kota Tegal dan Kota Salatiga.

Menurut dia, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan mengancam sedikitnya 18 kabupaten/kota di Jateng, meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal.

Kemudian, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.

Meski sempat muncul kekhawatiran terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi memengaruhi biaya operasional distribusi air bersih, Bergas memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Strateginya, kata dia, pemerintah daerah diminta memaksimalkan anggaran yang tersedia pada Juni-Juli 2026 untuk distribusi air bersih, sedangkan kebutuhan tambahan akibat kenaikan biaya operasional akan diakomodasi melalui perubahan anggaran.