Jakarta Mengeruk Pendapatan Mencapai Rp51 Triliun

JAKARTA – Sepanjang tahun lalu, Pemprov Jakarta mampu menghasilkan pendapatan 51,22 triliun rupiah. “Penyumbang terbesarnya adalah pajak daerah yang mencapai 43,98 triliun,” tandas Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Senin.

Dia menuturkan, PAD terealisasi sebesar 51,22 triliun atau 94,50 persen dari target 54,20 triliun. Dia menungkapkan ini saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI di Jakarta, Senin.

Pramono juga menyebutkan realisasi PAD yang didapatkan Jakarta terdiri atas pajak daerah sebesar 43,98 triliun, retribusi daerah sebesar 1,53 triliun, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 746,8 miliar. Kemudian, lain-lain PAD yang sah sebesar 4,97 triliun.

Menurut dia, realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pramono memaparkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar 84,45 triliun. Dari target tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai 80,03 triliun atau 94,76 persen.

Selain PAD Jakarta yang mencapai 51,22 triliun, dia juga merinci pendapatan lainnya dari transfer mencapai 28,74 triliun atau 95,52 persen dari target 30,08 triliun. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi 73,4 miliar atau 42,52 persen dari target 172,6 miliar.

Lebih lanjut, dia menjelaskan belanja daerah anggaran 2025 ditetapkan sebesar 85,98 triliun, dengan realisasinya mencapai 76,10 triliun atau 88,51 persen. Pramono mendetilkan, belanja operasi terealisasi 62,57 triliun atau 92,83 persen dari anggaran 67,40 triliun.

Sedangkan belanja modal terealisasi 13,15 triliun atau 86,22 persen dari anggaran 15,25 triliun. Dia menuturkan belanja daerah itu di antaranya digunakan untuk pelaksanaan program prioritas, seperti peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota yang terealisasi 18,02 triliun atau 88,39 persen. Program prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi terealisasi 1,03 triliun atau 89,33 persen. Kemudian, program prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat terealisasi 17,06 triliun atau 96,17 persen.