Akses Pembiayaan Diperluas, Usaha Perikanan KNMP Didorong Naik Kelas

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng perbankan meningkatkan skala usaha perikanan di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga saat ini sudah dilakukan pemetaan potensi pembiayaan di 14 lokasi KNMP.

Pemetaan potensi tak hanya mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mengarahkan model bisnis setiap lokasi KNMP oleh perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Melalui pendekatan ini, setiap lokasi dikaji secara spesifik sehingga skema pembiayaan yang disusun menjadi lebih terukur, bankable dan selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

“Tantangan pembiayaan bukan semata pada ketersediaan dana, tetapi pada kesiapan model usaha yang layak dibiayai di tingkat lapangan. Melalui pendalaman per lokasi, kami mendorong perbankan memahami potensi usaha secara lebih utuh agar skema pembiayaan yang disusun benar-benar sesuai dengan karakteristik usaha,” ujar Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud di Jakarta, Kamis (7/5).

Lebih lanjut, Machmud menargetkan dalam waktu dekat, skema pembiayaan yang selaras dengan model bisnis di setiap lokasi KNMP dapat segera diimplementasikan. “Yang terpenting pembiayaan usaha harus diiringi literasi keuangan, agar pelaku usaha mampu mengakses kredit dan mengelolanya secara sehat dan produktif,” ujar Machmud.

Hingga triwulan I-2026, realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan mencapai 2,23 triliun rupiah yang disalurkan kepada 131.230 debitur. Nilai tersebut tumbuh 19,59 persen secara tahunan, sementara jumlah debitur meningkat sebesar 59,79 persen, yang menunjukkan semakin luasnya jangkauan pembiayaan, khususnya pada segmen mikro dan ultramikro.

Dari sisi komposisi usaha, struktur penyaluran pembiayaan masih didominasi oleh sektor hulu, yaitu penangkapan ikan sebesar 34,88 persen, budidaya sebesar 32,67 persen, diikuti pergaraman sebesar 0,35 persen.

Di sektor hilir seperti pengolahan hasil perikanan telah tersalurkan sebesar 2,91 persen dan perdagangan hasil perikanan sebesar 22,13 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang besar untuk mendorong pembiayaan pada sektor hilir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Peran Agregator

Dalam konteks tersebut, KNMP didorong sebagai simpul penguatan ekosistem usaha yang mengintegrasikan aktivitas hulu hingga hilir dalam satu kawasan. KKP juga memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai agregator, sehingga pembiayaan tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem usaha yang mencakup produksi, pengolahan, hingga pemasaran.

Perbankan Himbara dan lembaga keuangan lainnya pada prinsipnya menyambut baik langkah ini dan menyatakan kesiapan untuk mendalami model bisnis serta menyiapkan skema pembiayaan sesuai dengan karakteristik usaha di masing-masing lokasi.

Untuk mempercepat proses tersebut, KKP memperkuat koordinasi dengan perbankan guna memastikan tindak lanjut yang lebih konkret dalam pendalaman model bisnis dan penyiapan skema pembiayaan. Dengan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, KKP optimistis KNMP dapat menjadi model pengembangan ekonomi pesisir yang mendorong transformasi usaha yang lebih produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.