Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Tindak Kekerasan Seksual

JAKARTA – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, baik fisik, verbal, maupun seksual.

“Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu (06/5).

Pernyataan itu disampaikan Menag menanggapi adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai terhadap para santrinya di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah.

Menag menekankan lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, dan harus menjadi contoh masyarakat yang ideal.

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tetapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama,” kata Menag.

Menurutnya, Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk Satuan Pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegas Menag.

Kemenag memastikan pendidikan para santri terus berlanjut dengan memfasilitasi kepindahan mereka ke sejumlah lembaga pendidikan yang ada di sekitar kabupaten tersebut.

“Pendidikan para santri harus terus berlanjut, ini yang juga menjadi fokus Kementerian Agama. Kita akan pindahkan para santri agar bisa melanjutkan sekolah di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pati,” ujar Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said.

Kantor Kemenag Kabupaten Pati akan memfasilitasi proses kepindahan sekolah para santri. Kemenag sudah mengidentifikasi dan merekomendasikan sejumlah lembaga, baik pesantren, sekolah maupun madrasah.