Ketimpangan Gender Turun tapi Disparitas Wilayah Masih Tinggi

JAKARTA – Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2025 kembali menunjukkan perbaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis IKG sebagai ukuran ketimpangan gender pada tiga dimensi: Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja. Nilai IKG yang semakin kecil mencerminkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang kian mengecil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut nilai IKG 2025 tercatat sebesar 0,402. “Artinya, masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih baik dari tahun sebelumnya. IKG tahun 2024 tercatat 0,421,” ujar Amalia dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (5/5). Ia menambahkan, selama periode 2020-2025 angka IKG konsisten mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Indikator Kunci Membaik

Perbaikan IKG 2025 ditopang sejumlah indikator yang bergerak positif. Pada dimensi Kesehatan Reproduksi, indikator persalinan tidak di fasilitas kesehatan mengecil dari 0,094 di tahun 2024 menjadi 0,077 di tahun 2025. Artinya, akses perempuan terhadap layanan persalinan yang aman semakin meningkat.

Dari sisi Pemberdayaan, _gender gap_ persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan menyempit. Selisihnya turun dari 57,82% di tahun 2020 menjadi 55,44% di tahun 2025, menandakan keterwakilan perempuan di parlemen kian membaik meski masih didominasi laki-laki.

Sementara di dimensi Pasar Tenaga Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang bersumber dari Sakernas Agustus naik dari 56,42 pada 2024 menjadi 56,63 pada 2025. “Kenaikan TPAK perempuan ini penting karena menunjukkan semakin banyak perempuan yang masuk ke pasar kerja,” kata Amalia.

Kesenjangan Antarprovinsi Masih Lebar  

Meski secara nasional membaik, BPS mencatat kesetaraan gender belum merata di seluruh wilayah. IKG di 21 provinsi masih lebih tinggi dibanding angka nasional 0,402. Provinsi di kawasan Indonesia bagian timur relatif memiliki nilai IKG yang lebih tinggi, yang menunjukkan ketimpangan gender lebih besar.

Papua Pegunungan tercatat sebagai provinsi dengan nilai IKG tertinggi, yaitu 0,584. Sebaliknya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IKG terendah 0,144. “Disparitas ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar perbaikan IKG tidak hanya terjadi di level nasional, tetapi juga dirasakan merata sampai ke daerah,” jelas Amalia.

IKG dihitung BPS sejak 2020 sebagai alat ukur capaian pembangunan gender. Tiga dimensi pembentuknya merefleksikan aspek mendasar: kesehatan reproduksi lewat angka kelahiran remaja dan persalinan di faskes, pemberdayaan lewat keterwakilan di parlemen dan pendidikan, serta pasar kerja lewat TPAK perempuan.