Pemilu Harus Jaga Kepercayaan dan Legitimasi Publik ke Negara

DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemilu tidak hanya persoalan prosedur, tetapi juga menjaga kepercayaan dan legitimasi publik terhadap negara.

Hal itu disampaikan Yusril saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, Bali, Selasa (14/4).

Dalam kuliah umum yang difasilitasi oleh moderator Ahli Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan dengan tema “Penataan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Regulasinya dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis” tersebut, Yusril memaparkan pemilu merupakan isu sentral dalam demokrasi karena berkaitan dengan bagaimana negara menyediakan ruang yang adil bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi tanpa mengurangi kapasitas negara dalam bertindak.

Ia mengatakan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, pemilu tidak sekadar berkaitan dengan angka hasil perolehan suara, tetapi juga menjadi sarana masyarakat menaruh harapan terhadap masa depan bangsa.

Yusril menilai tantangan utama demokrasi modern saat ini adalah kecenderungan yang terlalu menekankan aspek prosedural. Sementara, aspek substansi, terutama keadilan kerap terabaikan.

Ia menjelaskan secara formal pemilu bisa berjalan lancar melalui tahapan yang telah ditentukan, namun hal tersebut belum tentu menjawab pertanyaan mendasar di masyarakat terkait transparansi dan keadilan proses.

Menurut dia, publik akan terus mempertanyakan apakah proses pemilu berlangsung jujur, apakah semua peserta memiliki kesempatan yang sama, serta apakah hukum ditegakkan secara adil.

“Tanpa legitimasi, demokrasi akan rapuh dan hasil pemilu akan terus dipertanyakan, sehingga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan,” ujarnya.

Ia menyampaikan kualitas pemilu pada akhirnya akan mencerminkan kualitas negara itu sendiri sehingga diperlukan aturan yang adil, rasional, dan tidak tunduk pada kepentingan sempit. Ant/S-2