Kemendagri Nilai Pilkada Belum Hasilkan Daerah Mandiri dan Otonom

JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bachtiar menilai sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau rekrutmen politik yang ada saat ini belum secara optimal menghasilkan daerah-daerah yang mandiri dan otonom.

Maka dia pun tak menutup kemungkinan evaluasi sistem rekrutmen politik akan terjadi. Di dalam suatu negara demokrasi, menurut dia, sistem itu selalu berubah dan berkembang sesuai tantangan zaman.

“Daerah kan hampir sebagian besar tidak otonom. Masih mengandalkan dana transfer. Kemudian inisiatif lokal ini kurang berkembang,” kata Bachtiar dalam agenda rilis Indeks Partisipasi Pilkada 2024 yang digelar KPU RI di Jakarta, Sabtu (18/10).

Menurut dia, tidak ada satu sistem yang bisa menjadi permanen dari waktu ke waktu. Sistem Pilkada langsung yang sudah dilakukan sejak tahun 2005, menurut dia, bisa dinilai dari kondisi daerah saat ini.

Bahkan Provinsi Jakarta yang selalu dinilai sebagai daerah yang mandiri, menurut dia, masih berharap pada dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Menurut dia, sistem Pilkada langsung maupun tidak langsung, atau dengan sistem lainnya hanya sekadar pilihan. Namun yang paling penting, kata dia, daerah bisa mendapatkan sosok pemimpin yang memiliki kualifikasi negarawan, mampu mempercepat kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan daerah.

“Evaluasi juga menunjukkan, ternyata kan sistem langsung ini yang kita dapatkan ada masalah hukum, daerah juga, otonomi daerah tidak berkembang,” katanya. Pembangunan nasional, kata dia, tak akan tercipta dengan baik jika tidak ada pembangunan di daerah, bahkan hingga tingkat terbawah.

Untuk itu, dia pun mendorong adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah guna memperbaiki permasalahan-permasalahan daerah, sebelum nantinya merevisi sistem Pilkada. “Apakah langsung seperti ini? Apakah tidak langsung? Atau asimetris? Nah asimetris kan menjadi salah satu opsi juga, menjadi patut untuk kita diskusikan. Saya kira ini pikiran-pikiran saja sih, belum menjadi pikiran pemerintah. Kita tunggu saja kalau soal pembahasan itu,” kata dia.

Warga Tak Terlibat

Dalam kesempatan itu, Bachtiar juga mengatakan bahwa sejauh ini partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada relatif tinggi, tetapi masyarakat kerap tak terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Dia pun mempertanyakan soal tingginya partisipasi pilkada itu dengan partisipasi setelahnya untuk mengawal pemerintahan daerah.

Hal itu perlu diteliti lebih jauh karena bisa menyangkut legitimasi terhadap pemimpin dan juga diduga berkaitan dengan politik uang.

Berdasarkan catatan Kemendagri, mayoritas masyarakat cenderung tak terlibat dengan baik dalam pengambilan kebijakan daerah. Namun, pada pilkada berikutnya, kepala daerah yang sama bisa terpilih kembali. Ant/S-2