Air Minum Harus Terjangkau Warga Miskin

JAKARTA – Warga miskin yang berpenghasilan rendah (MBR) harus bisa mengakses air bersih di Jakarta. Demikian kesimpulan seluruh fraksi partai politik DPRD Jakarta dalam rapat paripurna, Senin (13/4). Dewan menekankan pentingnya melindungi MBR untuk dapat mengakses air minum secara terjangkau. Ini harus dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Raperda SPAM).

Pemprov Jakarta harus dapat menjamin ketentuan ini. “Struktur tarif air minum wajib memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Anggota Fraksi PKS, Ismail saat membacakan pandangan umum. Dia menyatakan bahwa Raperda SPAM yang diajukan Pemerintah Provinsi Jakarta perlu beberapa masukan agar peraturan daerah tersebut benar-benar menjamin kedaulatan rakyat atas air yang merupakan kebutuhan dasar.

Ismail melanjutkan, salah satu isu yang disorot Fraksi PKS terkait jaminan tarif yang terjangkau bagi MBR. Pengaturan tarif dan subsidi dalam Raperda harus berpijak pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan nyata bagi MBR. “Subsidi air tidak boleh bersifat umum dan longgar. Dia harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi PDIP minta agar Raperda SPAM Pemerintah Provinsi Jakarta mampu memberikan payung hukum. Selain itu, juga menjamin bahwa sektor layanan air minum tetap menjadi sektor public utility sebagai tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Layanan air bagi MBR juga perlu diperhatikan karena mereka masih kesulitan mendapatkan air bersih. Ini khususnya di pesisir Jakarta Utara. Banyak warga belum terjangkau pipa air bersih.

“Kami juga minta agar Pemprov mempertimbangkan dampak kenaikan tarif dasar air bersih khususnya untuk kategori rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik,” kata Anggota Fraksi PDIP, Yuke Yurike. Hal sama disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Dia mendukung jaminan perlindungan masyarakat. Subsidi harus tepat sasaran, khusus bagi MBR.

Hak Dasar

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jakarta mendorong penguatan layanan air minum yang berkualitas dan merata dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Regulasi ini disiapkan sebagai landasan untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat atas air minum yang layak.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna tadi. Pramono menegaskan bahwa pengaturan layanan air minum perlu diarahkan pada kepentingan publik dengan prinsip yang jelas dan terukur. “Pemenuhannya harus mengutamakan prinsip keadilan, keterjangkauan, dan keberlanjutan melalui layanan publik yang diatur pemerintah daerah. Raperda ini mengatur para penyelenggara SPAM dengan pembagian kewenangan yang jelas, serta tetap berada dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah,” tambahnya.

Pemprov Jakarta menempatkan perluasan layanan air minum perpipaan sebagai arah kebijakan utama dalam pengelolaan sektor ini. Target dan tahapan pelaksanaannya akan disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan agar tetap realistis dan adaptif.

“Raperda menegaskan kewajiban penyelenggara untuk memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Capaian kinerja akan dipantau dan dievaluasi. Kemudian, disampaikan kepada DPRD dan masyarakat secara transparan melalui sistem informasi SPAM,” ujar Pramono.

Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pengendalian kehilangan air atau nonrevenue water melalui pendekatan teknis dan tata kelola. Upaya yang dilakukan meliputi modernisasi jaringan distribusi, pembentukan district metered area, hingga penertiban penggunaan ilegal.ν