Gebrakan Baru RI–Tiongkok: Industrialisasi Jadi Senjata Lawan Kemiskinan

JAKARTA – Upaya pengentasan kemiskinan mencerminkan agenda pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui kombinasi kebijakan ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada bantuan langsung, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur dasar.

Dengan demikian, pengentasan kemiskinan diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Namun, efektivitas program sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dan koordinasi antar-lembaga. Tantangan utama masih terletak pada ketimpangan wilayah, kualitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan program pemberdayaan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan sektor swasta, agar upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menghasilkan dampak struktural yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memperkuat kerja sama dengan Tiongkok dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dengan mengadopsi praktik terbaik berbasis industrialisasi dan hilirisasi yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara usai melalukan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong di Jakarta, Senin (13/4), menyampaikan penguatan kerja sama itu merupakan implementasi arahan Presiden untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.

Menurut Iftitah, pihaknya telah mempelajari langsung keberhasilan Tiongkok dalam mengelola program transmigrasi dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu contoh yang disoroti adalah relokasi jutaan penduduk yang beriringan dengan pembangunan infrastruktur industrialisasi dan hilirisasi.

“Kami menyaksikan sendiri bagaimana proses transmigrasi yang ada di Tiongkok, bagaimana mereka itu memindahkan lebih dari 9 juta jiwa karena adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air, membangun bendungan besar di sana, terus kemudian bagaimana mereka juga ikut memberdayakan masyarakat," katanya.

"Sehingga melalui industrialisasi dan hilirisasi terbuka lebih banyak lapangan kerja, kemudian kemiskinan hilang dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat bahkan berkali-kali lipat,” lanjut dia.

Model tersebut, kata dia, akan diadaptasi di 154 kawasan transmigrasi di Indonesia, serta dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengirim tim ahli ke Tiongkok untuk memperdalam pembelajaran.

“Dalam waktu dekat, Pemerintah Tiongkok mengundang Kementerian Transmigrasi untuk mengirim para ahli, satu terdiri dari pegawai Kementerian Transmigrasi, kemudian yang kedua itu adalah dari para akademisi di 10 top universitas di Indonesia," ujarnya.

10 top universitas itu adalah Universitas Indonesia (UI), IPB University, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Tak hanya akademisi dan pejabat, perwakilan transmigran juga akan dilibatkan dalam program pembelajaran tersebut.

“Kemudian ditambah juga nanti beberapa perwakilan transmigran untuk berangkat ke Tiongkok, mempelajari bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia,” katanya.

Selain itu, disampaikan dia dalam pertemuan itu, kedua negara juga membahas rencana pembentukan Center of Excellence untuk pengentasan kemiskinan yang akan difokuskan di Papua, mencakup ketahanan pangan, energi, dan air.

“Kemudian kami juga berbicara tentang rencana kerja sama yang menyeluruh terkait dengan pengentasan kemiskinan ini melalui pembentukan semacam Center of Excellence untuk ketahanan pangan, ketahanan energi termasuk air yang kami fokuskan di Papua. Kami ingin membantu rakyat Papua sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden,” kata Iftitah.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut tengah dibahas lebih lanjut secara konkret bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), termasuk rencana hibah dari Pemerintah Tiongkok.

“Inilah yang kemudian nanti insya Allah sedang dibicarakan secara konkret melalui Bappenas, nanti Pemerintah Tiongkok juga akan memberikan hibah kepada Kementerian Transmigrasi untuk membantu Center of Excellence tersebut yang ada di Papua,” ujarnya.

Ia menyampaikan minat Tiongkok terhadap proyek ini cukup tinggi, setelah sebelumnya mengirim delegasi untuk melakukan survei langsung ke Papua.

“Berdasarkan penuturan dari Pak Dubes, mereka sangat antusias sekali dan ingin mewujudkan segera terwujudnya Center of Excellence untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Papua,”katanya.

Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan kolaborasi tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia.

"Jadi semua ini dirancang untuk meningkatkan teknologi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi generasi muda Indonesia," katanya.