MBG dan Kopdes Cegah Urbanisasi

JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat memacu pemerataan ekonomi di daerah untuk mencegah luapan urbanisasi ke kota.

“Contohnya Presiden punya beberapa program, ada MBG, ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang sebenarnya itu bisa menjadi salah satu motor perekonomian di daerah agar mereka tidak harus pindah ke kota (untuk mencari pekerjaan), sehingga nanti ada keseimbangan, tingkat pengangguran terbukanya bisa turun, jangan yang di kota saja, tetapi di daerah juga semakin berkurang,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Jakarta, Rabu (1/4).

Bonivasius mengemukakan, saat ini berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka di kota justru lebih tinggi dibandingkan di desa, yang artinya, masih ada kekurangan lapangan pekerjaan, juga kesenjangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi yang dimiliki penduduk.

“Sekarang sekitar 4 sekian juta ya tingkat pengangguran terbukanya, tetapi di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Ini artinya, memang masih ada kekurangan lapangan pekerjaan di level-level di daerah, sehingga harus dicari bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa tersebut,” paparnya.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi ketidaksesuaian atau mismatch antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi penduduk, Kemendukbangga/BKKBN sedang merancang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk menyediakan sertifikasi atau pasar kerja bagi masyarakat agar lapangan kerja yang tersedia bisa sesuai dengan kompetensi atau skill yang dimiliki.

“Kementerian kami melalui PJPK juga sedang merancang bagaimana sertifikasi yang sesuai dengan lapangan pekerjaan. Jadi, nanti ada semacam pasar kerja yang menyediakan daftar pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada, kompetensinya apa, sementara kita, penduduk kita, itu kompetensinya seperti apa,” ucap Bonivasius.

Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menyampaikan, jika daerah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka penduduk tidak perlu bermigrasi jauh hanya untuk mencari pekerjaan.

“Karena itu, kami terus mendorong pemerintah daerah agar memiliki pusat-pusat ekonomi yang memungkinkan masyarakat bekerja di daerahnya sendiri, tanpa harus ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya,” kata Budi.

Ia mengemukakan, Kemendukbangga/BKKBN juga mendorong daerah untuk menghitung pertumbuhan penduduk secara komprehensif, baik dari kelahiran maupun migrasi masuk dan keluar. “Saat ini, kami sedang mengembangkan sistem dashboard kependudukan agar daerah bisa memantau jumlah penduduk, arus perpindahan, dan langkah antisipasi yang diperlukan,” ujar Budi.

Sebelumnya, mulai per 1 April 2026 Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional sementara (suspen) 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Indonesia Timur.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan mengatakan tindakan tersebut diambil lantaran SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat,” ujar Rudi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh SPPG guna menjamin keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan Program MBG.