Min Aung Hlaing Incar Jabatan Presiden Sipil

NAYPYIDAW – Myanmar pada Senin (30/3) membuka jalan bagi jenderal pemimpin kudeta Min Aung Hlaing untuk menjadi presiden dan mempertahankan kekuasaannya dalam balutan sipil, dengan para anggota parlemen mencalonkannya sebagai kandidat wakil presiden dan junta menggantikannya sebagai komandan militer.

Min Aung Hlaing telah memerintah Myanmar sejak 2021 ketika ia memerintahkan kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, menahan peraih Nobel Perdamaian itu dan membubarkan partainya, hingga kemudian memicu perang saudara.

Setelah lima tahun pemerintahan garis keras, ia mengawasi pemilihan yang sangat dibatasi yang mengkriminalisasi protes atau kritik terhadap pemungutan suara dan menghasilkan kemenangan telak bagi partai-partai promiliter pada akhir Januari.

"Manuver politik ini menandakan bahwa Min Aung Hlaing bermaksud untuk terus memerintah negara dengan tangan besi," kata analis Naing Min Khant dari lembaga think tank Institute for Strategy and Policy Myanmar.

"Dia pada dasarnya tidak memiliki legitimasi, tetapi sangat menginginkan tampilan luarnya," imbuh dia.

Anggota parlemen majelis rendah Kyaw Kyaw Htay menominasikan Min Aung Hlaing sebagai wakil presiden pada Senin pagi, menurut siaran televisi dari sesi parlemen di media milik negara.

Tiga wakil presiden akan dipilih dengan salah satunya akan terpilih sebagai presiden dalam pemungutan suara di seluruh parlemen.

Lembaga pengawas demokrasi telah lama memperingatkan bahwa pemerintah akan menjadi boneka militer, yang telah memerintah Myanmar selama sebagian besar sejarah pascakemerdekaannya.

Junta juga menunjuk panglima militer baru, dengan mantan kepala intelijen Ye Win Oo menggantikan Min Aung Hlaing, menurut pernyataan junta.

"Hari ini, tanggung jawab panglima tertinggi Tatmadaw telah dialihkan kepada Jenderal Ye Win Oo," demikian bunyi pernyataan tersebut, merujuk pada militer Myanmar. “Min Aung Hlaing akan terus bertugas dengan segenap kekuatan dan kecerdasannya untuk kepentingan negara, rakyat, dan Tatmadaw," imbuh pernyataan itu.

Pilar Kekuasaan

Militer Myanmar telah lama menampilkan diri sebagai satu-satunya kekuatan yang melindungi negara yang bergejolak itu dari perpecahan dan kehancuran.

Para jenderal pernah melonggarkan cengkeraman mereka selama masa jeda demokrasi selama satu dekade yang dimulai pada tahun 2011, memungkinkan Suu Kyi untuk naik sebagai pemimpin sipil dan memimpin periode reformasi saat negara tersebut membuka diri dari sejarahnya yang tertutup.

Setelah Suu Kyi mengalahkan partai USDP (promiliter Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan) dengan kemenangan telak dalam pemilihan umum 2020, Min Aung Hlaing merebut kembali kekuasaan karena ia mulai khawatir dengan melemahnya pengaruh militer, kata para analis.