Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Program Cash for Work di Aceh Pascabencana, Warga Dapat Manfaat Ganda Ekonomi dan Lingkungan

📅 Minggu, 29 Mar 2026, 06:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
Program Cash for Work di Aceh Pascabencana, Warga Dapat Manfaat Ganda Ekonomi dan Lingkungan Doc: Antara
Ket. Masyarakat Aceh dilibatkan sebagai pekerja dalam program pemulihan pembersihan lingkungan pascabencana dengan menerapkan skema cash for work, sabtu (28/3).

Jakarta - Kepala Posko Wilayah Aceh Safrizal Zakaria Ali menyebut penerapan skema cash for work pada program pembersihan lingkungan Aceh pascabencana, bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat ganda dari proses pembangunan kembali.

"Bahwa pemilihan skema cash for work bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat ganda dari proses pembangunan kembali ini," kata Safrizal dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu (28/3).

Dia mengatakan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab-Rekon) terus memacu agenda fisik di lapangan, salah satunya melalui program pembersihan lingkungan dengan mekanisme padat karya tunai (cash for work).

Satgas Rehab-Rekon, kata dia, bergerak usai libur Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 melaksanakan kerja pemulihan di Aceh

Untuk tahap pertama dimulai akhir Maret, kegiatan di dua wilayah terdampak yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan melibatkan ratusan personel gabungan dan elemen masyarakat setempat.

"Di Kabupaten Pidie Jaya, pengerahan tahap pertama melibatkan 375 orang," ujarnya.

Tiga ratus tujuh puluh lima petugas itu terdiri atas personel Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta masyarakat umum.

Ia menjelaskan, aksi bersih-bersih difokuskan di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua) dari tanggal 28 Maret hingga 4 April 2026.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, lanjut dia, melibatkan sebanyak 400 warga lokal telah memulai aksi serupa sejak 27 Maret hingga 2 April 2026.

Safrizal yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri menekankan, program ini tidak hanya bertujuan memulihkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi langsung bagi warga," ungkapnya.

“Kami ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat," katanya.

"Melalui cash for work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka pasca lebaran," sambungnya.

Mantan pejabat sementara Gubernur Aceh itu menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi hak para pekerja. Setiap warga yang terlibat akan menerima uang lelah sebesar Rp120.000 dan uang makan sebesar Rp45.000 per hari.

"Prinsip kami adalah transparansi dan efektivitas. Dana ini disalurkan langsung secara tunai kepada masing-masing pekerja di lapangan," tuturnya.

"Kami ingin semangat gotong-royong ini tetap terjaga, namun hak ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk segera dicairkan," katanya melanjutkan.

Adapun kegiatan pemulihan skema cash for work ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak di Aceh kembali pulih dengan standar yang lebih baik (build back better).

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Advertisement
IndoBuildTech Expo Detail Sidebar
Daerah
Badan Geologi Laporkan Akti...
Daerah
Surabaya Siapkan Sensor Pem...
Advertisement
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen

Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen

12 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.