Titik Macet di Jalur Puncak Mulai Digarap, Ada 7 Simpang Jadi Fokus

BOGOR – Macet di kawasan Puncak seolah sudah jadi “langganan”, apalagi saat akhir pekan atau musim liburan. Tapi bukan berarti nggak ada cara untuk menyiasatinya.

Mulai dari pengaturan waktu perjalanan—berangkat lebih pagi atau justru menunggu arus reda—sampai memanfaatkan jalur alternatif, jadi trik sederhana yang cukup membantu.

Belum lagi rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah yang sering diterapkan, perlahan ikut mengurai kepadatan kendaraan.

Di sisi lain, kesabaran juga jadi kunci. Karena pada akhirnya, perjalanan ke Puncak bukan cuma soal cepat sampai, tapi juga bagaimana menikmati prosesnya tanpa harus terjebak stres di tengah kemacetan.

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggarap penataan tujuh simpang di Jalur Puncak, Jawa Barat, sebagai upaya mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan penataan simpang tersebut ditargetkan mulai dieksekusi pada tahun 2026 sesuai arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

“Pak Bupati menginstruksikan agar penataan beberapa simpang di Jalur Puncak segera dieksekusi tahun ini,” kata Ajat usai rapat penataan jalur wisata Puncak di Cisarua, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan tujuh simpang yang menjadi fokus penataan meliputi Simpang Gadog, Simpang Pasir Muncang, Simpang Pasir Angin, Simpang Megamendung-Cipayung, Simpang Hankam, Simpang Pasar Cisarua, serta Simpang Taman Safari.

Menurut Ajat, penataan dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari Korlantas Polri, Dinas Perhubungan, hingga instansi teknis seperti PUPR, guna memastikan langkah yang diambil tepat sasaran.

Selain penataan fisik simpang, lanjut dia, pemerintah juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan pemasangan lampu lalu lintas dan pengaturan jam operasional kendaraan di kawasan Puncak.

Ajat menambahkan, peningkatan keselamatan juga menjadi perhatian utama, mengingat kondisi Jalur Puncak yang masih minim penerangan jalan umum (PJU) dan rawan kecelakaan.

“Puncak itu relatif gelap, sehingga perlu penataan PJU untuk mengurangi risiko kecelakaan,” ujarnya.

Ia menyebutkan penataan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor karena sebagian ruas jalan berstatus jalan nasional, sehingga perlu sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

“Karena ini jalan nasional, maka koordinasi harus dilakukan secara vertikal dan cepat dengan kementerian terkait,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bogor juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk kontribusi dalam bentuk penyediaan lahan maupun penataan kawasan sekitar simpang.