Instruksi Wamendagri Ribka Haluk: RS di Papua Wajib Terapkan Standar Pelayanan Minimal

JAKARTA - Pemerintah pusat mempercepat pembenahan tata kelola layanan kesehatan di Provinsi Papua dengan fokus pada rumah sakit daerah. Upaya ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk usai menggelar bimbingan teknis secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja dan rapat koordinasi lintas instansi yang sebelumnya telah dilakukan. Pemerintah ingin memastikan berbagai persoalan mendasar di sektor kesehatan dapat segera ditangani secara konkret.

"Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua," kata Ribka.

Sejumlah persoalan krusial menjadi perhatian utama dalam pembenahan tersebut. Di antaranya terkait status lahan rumah sakit, keberadaan fasilitas keamanan, hingga manajemen operasional yang dinilai perlu diperbaiki.

"Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan," imbuhnya.

Pemerintah juga menggandeng rumah sakit rujukan nasional untuk memperkuat tata kelola di Papua. Melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta akan memberikan pendampingan langsung.

"Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari," ujarnya.

Pendampingan tersebut mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas manajemen rumah sakit. Setiap rumah sakit diminta mengirimkan tim lengkap yang terdiri dari unsur pimpinan hingga pengelola keuangan dan sumber daya manusia.

"Jadi ini rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana," ujarnya.

Ribka menilai pelaksanaan bimbingan teknis secara daring perlu dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka agar hasilnya lebih maksimal. Program pelatihan secara langsung dinilai lebih efektif dalam mentransfer praktik terbaik pengelolaan rumah sakit.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPSDM Kemendagri akan memfasilitasi kebutuhan peserta. Dukungan ini meliputi akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta.

"Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan," jelasnya.

Pemerintah berharap program pendampingan ini dapat segera direalisasikan untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua. Target utamanya adalah memastikan rumah sakit mampu menjalankan Standar Pelayanan Minimal secara optimal.

"Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM Kesehatan," tutup Ribka.

Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat sistem kesehatan di daerah, khususnya wilayah timur Indonesia. Perbaikan tata kelola diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.