Sekjen PBB Antonio Guterres: AS Kunci Hentikan Perang Timur Tengah, Isu Kejahatan Perang Menguat

Moskow - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menilai penghentian konflik di Timur Tengah sangat bergantung pada kemauan politik Amerika Serikat (AS).

“Perang ini harus dihentikan... dan saya percaya hal itu berada di tangan Amerika Serikat untuk menghentikannya. Itu mungkin dilakukan, tetapi bergantung pada kemauan politik untuk melakukannya,” katanya.

Guterres juga menyatakan terdapat alasan untuk meyakini bahwa kejahatan perang mungkin telah terjadi oleh kedua pihak dalam konflik tersebut. Ia menegaskan bahwa meningkatnya jumlah korban sipil membuat semua pihak rentan terhadap tuduhan pelanggaran hukum internasional.

“Saya tidak melihat perbedaan. Tidak peduli siapa yang menargetkan warga sipil. Hal itu sama sekali tidak dapat diterima,” ujarnya.

Dalam wawancara dengan Politico, Kamis (19/3), Guterres menambahkan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

“Jika terdapat serangan, baik terhadap Iran maupun dari Iran, terhadap infrastruktur energi, saya pikir ada alasan yang cukup untuk menilai bahwa hal tersebut dapat merupakan kejahatan perang,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah eskalasi terbaru, setelah Israel menyerang ladang gas alam South Pars milik Iran pada Rabu, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap fasilitas energi utama di Qatar.

Guterres juga mengisyaratkan bahwa strategi Israel berfokus pada upaya menghilangkan kemampuan militer Iran. Ia menambahkan bahwa dirinya belum berbicara dengan Presiden AS Donald Trump sejak dimulainya serangan AS dan Israel terhadap Iran.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran merespons dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai bentuk dari pertahanan diri.

AS dan Israel awalnya menyatakan bahwa serangan "pendahuluan" tersebut diperlukan untuk menghadapi ancaman yang dipersepsikan dari program nuklir Iran, namun kemudian menegaskan bahwa mereka menginginkan terjadi perubahan kekuasaan di Iran.