BGN Hentikan Sementara Operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah II (Pulau Jawa) sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional dan kelengkapan sarana prasarana.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.

“Ada 1.512 SPPG kita hentikan sementara operasionalnya, ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/3).

Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di Wilayah II, dengan rincian DKI Jakarta sebanyak 50 unit, Banten 62 unit, Jawa Barat 350 unit, Jawa Tengah 54 unit, Jawa Timur 788 unit, dan DI Yogyakarta 208 unit.

Dony mengemukakan, penghentian sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar operasional, salah satunya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari hasil evaluasi, tercatat 1.043 SPPG belum mendaftarkan sertifikat tersebut. Selain itu, BGN juga menemukan 443 SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.

Permasalahan lain yang ditemukan yakni belum tersedianya tempat tinggal (mess) bagi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan di sejumlah unit layanan. Kondisi ini tercatat pada 175 SPPG, dengan rincian Banten 36, Yogyakarta 86, Jabar 24, Jawa Tengah 10, dan Jawa Timur 19.

BGN juga akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. “Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” ucap Dony.

Sehat dan Bergizi

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menegaskan MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, merupakan contoh makanan sehat dan bergizi yang tidak mahal.

“Menu makanan MBG cukup lengkap dan tidak mahal, terkandung di dalamnya ada protein, karbohidrat, serat, vitamin dari buah dan sayuran,” kata Sri Meliyana seusai melakukan kegiatan sosialisasi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Selasa (10/3).

Menurut dia, makanan bergizi itu tidak harus mahal karena banyak pilihan dan tersedia sesuai dengan kondisi suatu daerah seperti telur dan sayuran. “Inti dari MBG adalah menyehatkan dan mengedukasi masyarakat dalam pemenuhan gizi terutama untuk anak- anak generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah.

Diketahui, BGN memastikan layanan Program MBG pada kelompok rentan yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B) tetap berjalan selama masa libur Lebaran 2026. “Untuk (MBG) ibu hamil, balita, dan ibu menyusui tetap berjalan meskipun sekolah libur,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sonny Sonjaya dalam keterangan yang diterima di Bandung, beberapa hari lalu.

Sonny mengatakan penyaluran MBG bagi siswa sekolah tidak dilakukan pada 18–24 Maret 2026. Namun setelah masa libur Lebaran berakhir, pelaksanaan program tersebut akan kembali berjalan normal. “Penyaluran kepada siswa kembali normal setelah Lebaran,” kata dia.

Terkait adanya kemungkinan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG, pihaknya mempersilakan masyarakat menyampaikan kritik secara langsung kepada pengelola SPPG.

Sonny juga telah memerintahkan kepada mitra SPPG untuk mengunggah menu makan MBG lewat media sosial sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat. Informasi yang diunggah tidak hanya berupa menu makanan, tetapi juga mencakup kandungan gizi serta biaya penyediaan makanan dalam Program MBG. “BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat, dan wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi serta harga,” kata Sonny.

Menurut dia, langkah tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka kualitas dan komposisi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat ­program. Ant/S-2