Masyarakat Diminta untuk Lapor jika Ada Penyimpangan MBG

JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mengajak masyarakat agar tidak ragu-ragu melaporkan dan mengawasi apabila terdapat penyimpangan dan korupsi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tenaga Ahli Muda Bakom RI Hariqo Satria menyampaikan semua masyarakat bisa mengawasi berjalannya program MBG dengan sifatnya yang transparan. “Dalam program Makan Bergizi Gratis, setiap orang hampir mempunyai kemampuan untuk mendeteksi di mana adanya korupsi dan penyimpangan,” ujar Hariqo dalam acara Rilis Survei Nasional Indekstat, yang dipantau secara daring di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan hal tersebut berbeda dengan pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah lainnya, seperti apabila terdapat korupsi terkait dengan pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga pembangunan jembatan, yang membutuhkan keahlian khusus.

Selain itu, ia menegaskan pemerintah sama sekali tidak memotong anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, maupun penanggulangan kemiskinan, guna melancarkan MBG.

Hariqo menilai sejauh ini, Indonesia sudah bergerak cepat dalam pelaksanaan program MBG. Pasalnya, negara lain disebutkan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun sistem MBG.

Saat ini, dia mengungkapkan sudah ada 107 negara yang sudah memiliki kebijakan nasional terkait dengan pemberian MBG di sekolah. Jumlah itu meningkat sejak tahun 2020.

Untuk itu, Indonesia dinilai merupakan bangsa yang hebat karena bisa membangun sistem MBG dalam kurang dari dua tahun masa pemerintahan. “Sekarang sudah 60 juta orang lebih masyarakat, anak-anak kita, dari ibu hamil sampai dengan pelajar, itu mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” jelas dia.

Hariqo menambahkan program tersebut pun sudah melahirkan lebih dari 1 juta orang pekerja atau menyerap tenaga kerja baru, sehingga meringankan beban ekonomi keluarga.

Respon BGN

Terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) merespons video yang beredar mengenai klaim Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto tentang mitra MBG yang meraup keuntungan bersih hingga 1,8 miliar rupiah per tahun.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya menegaskan narasi tersebut bentuk disinformasi yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta teknis maupun skema pembiayaan yang berlaku.

Ia membantah klaim mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meraup keuntungan 1,8 miliar rupiah per tahun sebagai asumsi yang keliru dan tidak berdasar pada realitas investasi maupun operasional.

Selain itu, dugaan penggelembungan harga bahan baku juga sebatas asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. “Mitra mendapatkan untung bersih 1,8 miliar rupiah per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi. Padahal, 1,8 miliar rupiah bukan keuntungan bersih, melainkan pendapatan kotor maksimal,” ujarnya.

Anggota komisi IX DPR RI Tubagus Haerul Jaman memastikan program MBG selama bulan Ramadan tetap menjangkau seluruh penerima manfaat, terutama anak-anak dan peserta didik di sekolah.

“Karena asupan gizi yang memadai bagi peserta didik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045,” kata Tubagus Haerul Jaman di Tangerang, Sabtu.

BGN memastikan program MBG selama bulan Ramadan tetap berjalan. Sejumlah daerah di Banten juga telah menyatakan hal serupa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan program MBG tidak mengganggu postur anggaran kementerian bidang pendidikan dan Presiden Prabowo Subianto justru menambah anggaran pendidikan melalui anggaran belanja tambahan (ABT).

“Anggaran MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan, Presiden justru menambah anggaran pendidikan melalui ABT dan fokus peningkatan sarana prasaran, mutu, dan kesejahteraan guru,” kata Lalu di Jakarta, Sabtu. Ant/S-2