Sertifikasi Jadi Kunci, Kemenpar Dorong Standar Tinggi Industri Pariwisata

JAKARTA – Sertifikasi dalam industri pariwisata memiliki peran penting untuk memastikan standar kualitas layanan, keamanan, dan profesionalisme pelaku usaha.

Secara analitis, sertifikasi menjadi instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi maupun penyedia layanan, mulai dari hotel, pemandu wisata, hingga operator perjalanan.

Dengan adanya standar yang jelas, industri pariwisata dapat memberikan pengalaman yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi pengunjung.

Selain itu, sertifikasi juga mendorong peningkatan daya saing destinasi wisata, baik di tingkat nasional maupun global.

Melalui standar yang diakui, pelaku usaha di sektor pariwisata dapat lebih siap menghadapi persaingan serta menyesuaikan diri dengan tuntutan wisatawan yang semakin mengutamakan kualitas layanan dan aspek keberlanjutan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, dukungan kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi penting untuk memperluas implementasi sertifikasi serta memperkuat tata kelola industri pariwisata secara berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan perizinan, standardisasi, dan sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata sebagai landasan utama dalam upaya mewujudkan pertumbuhan pariwisata Indonesia berkualitas sesuai prinsip berkelanjutan, keselamatan, dan peningkatan kualitas layanan.

"Inilah momentum bagi kita untuk mentransformasi tata kelola pariwisata menuju arah yang lebih profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam sambutan secara daring melalui penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 6 Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (10/3), Widiyanti menekankan bahwa pelaku usaha pariwisata diwajibkan untuk memenuhi prosedur perizinan berusaha yang di dalamnya memuat untuk penerapan standar usaha.

Permenpar itu merupakan perubahan dari Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, yang memberikan penjelasan secara lengkap yang dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam penerapan standar, acuan bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPr) bidang pariwisata dalam melakukan proses sertifikasi, dan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi maupun proses pengawasan.

Melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, dilakukan penyesuaian teknis atas perubahan tingkat risiko dan penambahan jenis usaha baru. Peraturan ini merupakan turunan langsung yang memberikan kepastian hukum mengenai satu standar kegiatan usaha dan apa saja yang harus disiapkan oleh para pelaku usaha dari sisi fasilitas dan pelayanan.

Menurut dia Kementerian Pariwisata melalui aturan itu ingin menghadirkan sistem yang lebih sederhana, transparan dan konsisten agar para pelaku usaha dapat tumbuh dalam ekosistem yang tertib dan berdaya saing tinggi.

Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata sendiri mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan pengawasan.

"Kami memahami bahwa keberhasilan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko tidak hanya bergantung pada regulasi tetapi juga pada sinergi antar pemangku baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, lembaga sertifikasi dan pelaku usaha. Untuk itu, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk berbagi pemahaman, memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam implementasinya di lapangan," ujarnya.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa menyoroti hingga saat ini pelaku usaha yang melakukan sertifikasi jumlahnya masih rendah atau hanya di angka 2 persen.