Di Hadapan DPR, Friderica Beberkan 8 Jurus Perkuat SJK di Uji Kelayakan DK Otoritas Jasa Keuangan

JAKARTA – Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi tahapan krusial untuk memastikan lembaga pengawas sektor keuangan diisi oleh figur yang memiliki integritas, kompetensi, serta independensi yang kuat.

Proses ini umumnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dengan menilai rekam jejak, visi kebijakan, serta pemahaman calon terhadap stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

Secara analitis, fit and proper test bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme seleksi strategis yang menentukan arah kebijakan pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank ke depan.

Kualitas kandidat yang terpilih akan sangat memengaruhi efektivitas OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, memperkuat tata kelola industri, serta merespons dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi menjadi faktor penting agar kepercayaan publik terhadap otoritas pengawas keuangan tetap terjaga.

Friderica Widyasari mengusung delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam penguatan sektor jasa keuangan (SJK) dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Melalui delapan kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” kata Friderica atau akrab disapa Kiki di Jakarta, Rabu (11/3).

Kedelapan kebijakan antara lain menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi, mempercepat pendalaman pasar, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

“Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045,” kata Kiki.

Meski sektor jasa keuangan menunjukkan ketahanan yang baik, ia mengingatkan adanya berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan, baik tantangan global maupun tantangan domestik. Sehingga, delapan kebijakan yang diusung diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama kebijakan OJK.

Upaya menjaga stabilitas ini dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat melalui kebijakan untuk pertukaran data, kemudian koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis, dan early warning system.

Selain itu, OJK juga akan terus memperkuat struktur pemodalan lembaga jasa keuangan, penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan teknologi informasi dan juga keamanan siber itu sendiri.

“Namun kita paham bahwa saat ini satu juga yang mengemuka dan harus segera kita tangani adalah bagaimana pemulihan kepercayaan kepada publik. Bagaimana kita melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, kita akan pulihkan kepercayaan publik terutama di sektor pasar modal,” kata Kiki.