Pembayaran THR untuk ASN DKI Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyebutkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai arahan pemerintah pusat.

“Untuk THR tentunya Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya akan menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, melalui Menteri PAN-RB. Dan keputusan itu sudah dilakukan,” kata Pramono saat ditemui di wilayah Glodok, Jakarta Barat, Selasa (03/3).

Pramono menyebutkan, dari sisi kesiapan anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki kendala untuk membayarkan THR ke ASN.

Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan THR untuk ASN sehingga hanya menunggu waktu dari pemerintah pusat terkait pembayaran THR itu.

“Bagi Pemerintah DKI Jakarta mau dibayarkan sebelum atau sesudah Lebaran, nggak ada masalah. Kami sudah siap untuk itu,” ujar Pramomo.

Sebelumnya, pemerintah pusat mulai mencairkan THR 2026 bagi ASN secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Dengan dimulainya penyaluran ini, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan sudah bisa mulai mengecek rekening masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pencairan dilakukan pada pekan pertama sejak tanggal tersebut dan diberikan kepada seluruh komponen ASN pusat maupun daerah.

“Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, dan diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara,” ujar Airlangga.

Untuk pembayaran THR ASN 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun. Nilai ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp49 triliun. Dari total tersebut, Rp22,2 triliun dialokasikan bagi 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri.

Kemudian Rp20,2 triliun diberikan kepada 4,3 juta ASN daerah. Sementara itu, 3,8 juta pensiunan memperoleh alokasi Rp12,7 triliun.

Airlangga menegaskan, komponen THR PNS 2026 dibayarkan penuh 100 persen. Artinya, pegawai menerima gaji pokok beserta tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.