Kodam XVII/Cenderawasih Kaji Ulang Sistem Pengamanan Papua Tengah

NABIRE – Kodam XVII/Cenderawasih mengkaji ulang sistem pengamanan di wilayah Papua Tengah menyusul sejumlah insiden keamanan yang terjadi belakangan ini, termasuk penyerangan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Thevi A. Zebua di Nabire, Selasa (25/2), mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi, koreksi, serta investigasi terhadap sistem pengamanan guna memastikan langkah penanganan berjalan optimal.

“TNI mengevaluasi bagaimana pengamanan dan sistem keamanan di wilayah. Dengan adanya kejadian tersebut, kita akan melakukan investigasi sampai sejauh mana dampak dan penanganan pengamanan di Papua Tengah,” kata Thevi usai silaturahmi dan buka puasa bersama pemerintah dan tokoh masyarakat di Nabire.

Ia menjelaskan, penyerangan OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di lokasi pertambangan PT Kristalin di Lagari, Distrik Makimi, Nabire pada Sabtu (21/2) merupakan bentuk provokasi yang ditujukan kepada aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat.

Sebelumnya, OPM juga menyerang patroli aparat teritorial di area pertambangan PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, Rabu (11/2) dan menewaskan satu prajurit TNI.

Namun demikian, aparat keamanan tetap mengedepankan langkah penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut dia, pengamanan objek vital nasional memiliki aturan yang jelas, termasuk keterlibatan TNI yang harus didasarkan pada permintaan resmi serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Kejadian itu masih dalam proses penyelidikan. Kepolisian juga sudah melakukan observasi di lokasi. Kita investigasi sampai sejauh mana pengamanan yang dilakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat.

Ia juga meminta masyarakat berperan aktif memberikan informasi yang valid kepada aparat apabila menemukan potensi gangguan keamanan, terutama di wilayah pinggiran yang masih rawan aktivitas kelompok bersenjata.

“TNI membutuhkan dukungan masyarakat. Kalau ada informasi yang valid, segera disampaikan kepada aparat keamanan TNI-Polri,” katanya.

Selain itu, ia menilai klaim OPM/KKB terkait dugaan perampasan senjata dari aparat belum tentu benar dan bisa saja merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Selama ini OPM juga selalu menyebar isu bahwa kehadiran TNI di Papua untuk menumpas orang Papua.

Padahal selama ini TNI di Papua tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga terlibat dalam pembangunan melalui berbagai program sosial seperti pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas air bersih, rumah ibadah, hingga dukungan pendidikan bagi anak-anak Papua.