Menhub Ungkap FWA Bisa Urai Kepadatan Mudik Lebaran 2026
Minggu, 15 Feb 2026, 15:18 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: Humas Kemenhub
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menilai kebijakan flexible working arrangement (FWA) efektif memecah kepadatan arus mudik Lebaran 2026 secara signifikan. Pemerintah telah menyepakati penerapan FWA bagi Aparatur Sipil Negara dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, serta 27 Maret 2026.
“Kebijakan ini memberi ruang bagi pengaturan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan berkurangnya kepadatan pada periode tertentu, beban petugas di lapangan juga dapat lebih terkendali sehingga pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara lebih optimal,” kata Dudy Purwagandhi dalam keterangannya, Minggu (15/2).
Hasil survei Kementerian Perhubungan menegaskan FWA mampu menekan kepadatan signifikan saat puncak arus mudik Lebaran 2026. Dengan kebijakan tersebut, lanjutnya, pergerakan pemudik diperkirakan lebih terdistribusi ke hari-hari sebelum H-3 dan H-5, yakni H-6 hingga H-8.
“Pengalaman tahun lalu menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara angka survei dan realisasi di lapangan. Meski secara survei tahun ini terlihat sedikit penurunan sekitar 1,7 persen, hal tersebut tidak mengurangi kewaspadaan pemerintah,” ucap dia.
Sebaiknya Anda baca juga:
Ia menambahkan, dengan mempertimbangkan panjangnya masa libur serta penerapan FWA, periode pergerakan masyarakat tahun ini diperkirakan berlangsung sekitar dua pekan. Dudy mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan matang dan menghindari waktu puncak arus mudik serta balik Lebaran.
“Kami memperkirakan pergerakan Lebaran 2026 berlangsung dua minggu dan jumlahnya berpotensi menyamai realisasi tahun lalu. Dengan dukungan semua pihak, kami harap penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini dapat berlangsung selamat, aman, serta nyaman,” ujar Menhub.
Sementara Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan FWA ASN bukan penambahan hari libur nasional dan cuti bersama. Kebijakan ini ditegaskan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat harus berjalan optimal. Ini termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada dalam periode libur nasional dan cuti bersama,” kata Rini. ils/I-1
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!