Perjanjian Nuklir dengan Russia Berakhir, Trump Ingin Perjanjian Baru Mencakup Tiongkok

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan perjanjian nuklir antara AS dan Russia, setelah lebih dari setengah abad, berada pada "momen yang genting."

"Pembubaran pencapaian selama beberapa dekade ini terjadi pada waktu yang paling buruk -- risiko penggunaan senjata nuklir berada pada titik tertinggi dalam beberapa dekade," kata Guterres, setelah Russia menyarankan penggunaan senjata nuklir taktis di awal perang Ukraina.

Seorang pejabat NATO, yang berbicara dengan syarat anonim, menyerukan "pengekangan dan tanggung jawab" dan mengatakan bahwa aliansi militer pimpinan AS "akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan" untuk memastikan pertahanannya.

Pejabat itu mengecam "retorika nuklir Rusia yang tidak bertanggung jawab."

Tiongkok Menolak Tekanan

Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa pengendalian senjata "tidak mungkin" dilakukan tanpa melibatkan Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Kamis menyatakan penyesalan atas kegagalan Perjanjian New START, tetapi mengatakan Beijing "tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir pada tahap ini." 

"Kemampuan nuklir Tiongkok berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Russia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian dalam konferensi pers.

Russia dan AS bersama-sama mengendalikan lebih dari 80 persen hulu ledak nuklir dunia.

Menurut Stockholm International Peace Research Institute, persenjataan nuklir Tiongkok tumbuh lebih cepat daripada negara mana pun, dengan penambahan sekitar 100 hulu ledak baru setiap tahun sejak 2023 .

Menurut Lembaga tersebut, Tiongkok diperkirakan memiliki setidaknya 600 hulu ledak nuklir—jauh di bawah batas 1.500 hulu ledak yang ditetapkan untuk Russia dan Amerika Serikat berdasarkan perjanjian New START.

Prancis dan Inggris, sekutu AS yang terikat perjanjian, bersama-sama memiliki 100 lainnya.

Daryl Kimball, direktur eksekutif Arms Control Association, yang memperingatkan tentang risiko nuklir, setuju bahwa Tiongkok  harus terlibat.