Menkeu Sebut Mundurnya Petinggi OJK Bentuk Tanggung Jawab Moral

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pengunduran diri massal sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Purbaya menilai pergantian kepemimpinan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atas kondisi pasar modal yang sedang bergejolak.

Pemerintah segera menyiapkan langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan krusial pada lembaga pengawas keuangan tersebut. Purbaya meyakini proses transisi kepemimpinan internal OJK akan berlangsung sangat cepat karena memiliki banyak talenta kompeten.

“Kalau yang ditangani Pak Aditya, penutupan bisa dilakukan kapan saja karena tidak terlalu penting dan dapat diselesaikan dengan cepat. Di sana juga banyak orang pintar, sehingga tidak ada masalah,” ujar Menkeu Purbaya usai Konferensi Pers di Wisma Danantara Jakarta, Sabtu (31/1).

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pengisian posisi Anggota Dewan Komisioner memerlukan prosedur yang lebih mendalam dan spesifik. Mekanisme seleksi ketat harus dilaksanakan guna menyaring kandidat terbaik untuk memimpin otoritas jasa keuangan nasional.

Menteri Keuangan juga menyoroti pengisian jabatan definitif untuk kursi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini posisi tertinggi di lantai bursa tersebut masih dipegang oleh seorang pejabat pelaksana tugas.

Jeffrey Hendrik kini mengemban amanah sementara sebagai pemimpin operasional bursa setelah mundurnya pejabat yang lama. Purbaya mengaku masih menunggu kepastian aturan internal bursa mengenai penetapan pimpinan tetap dalam waktu dekat.

“Saya tidak mengerti aturan sana, kayaknya sekarang udah PJS, nanti sebentar tidak lama di Senin dijadikan ini (Direktur Utama). Saya tidak mengerti, nanti saya salah ngomong lagi pejabat fix tapi saya definitive, nanti saja ya,” ujar Menkeu Purbaya.

Otoritas saat ini sedang fokus menjaga kestabilan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mengalami tekanan hebat. Kehadiran pimpinan baru diharapkan mampu memulihkan kepercayaan para investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.

Proses seleksi Anggota Dewan Komisioner akan melibatkan panitia seleksi independen sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Pemerintah berkomitmen penuh menjaga transparansi dalam setiap tahapan pencarian sosok pemimpin baru tersebut. ils/I-1