Normalisasi Ciliwung 2026: Pemprov DKI Jakarta Bebaskan 133 Bidang Tanah di Jakarta Timur

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proses pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir sesuai arahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum terkait dukungan pengadaan tanah.

Pramono menyebut pembebasan lahan ini merupakan bukti keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir secara sistematis. Normalisasi sungai kembali digenjot setelah sempat terhenti sejak 2017.

"Baru saja kita menyaksikan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur. Ini merupakan bagian dari upaya serius Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir, khususnya dalam jangka menengah," kata Pramono.

Ia menjelaskan Kali Ciliwung memegang peran strategis dalam sistem drainase Jakarta. Sekitar 40 persen aliran sungai di ibu kota terhubung langsung dengan Ciliwung.

Menurut Pramono, jika pengendalian di Ciliwung berjalan optimal, dampaknya akan sangat signifikan terhadap pengurangan risiko banjir. Oleh karena itu, proyek ini kembali dijadikan prioritas utama Pemprov DKI Jakarta.

Di wilayah Cawang, kebutuhan pembebasan lahan tercatat mencapai sekitar 411 bidang tanah. Panjang area yang terdampak penanganan normalisasi mencapai kurang lebih 2.401 meter.

Pada tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta telah membebaskan sebanyak 20 bidang tanah. Total panjang penanganan pada tahap awal tersebut mencapai sekitar 150 meter.

Memasuki 2026, pembebasan lahan akan diperluas dengan target 133 bidang tanah. Panjang penanganan yang direncanakan pada fase ini mencapai sekitar 557 meter.

Sisa bidang tanah yang belum dibebaskan akan dilanjutkan pada 2027. Skema bertahap ini diterapkan agar proses berjalan terukur dan minim gejolak sosial.

"Saya menginginkan proses normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan baik dan tanpa gejolak. Seluruh proses pembebasan lahan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tanpa perantara, dan penilaiannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional," ujar Pramono.

Pramono menegaskan mekanisme pembebasan lahan dilakukan secara transparan. Penilaian harga tanah dilakukan oleh BPN untuk memastikan hak warga tetap terlindungi.

Ia juga mengapresiasi kerja sama lintas lembaga yang terlibat dalam proyek ini. Sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, Kantor Wilayah BPN, Pemkot Jakarta Timur, dan Dinas Sumber Daya Air dinilai berjalan efektif.

"Kami berterima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Mudah-mudahan normalisasi Kali Ciliwung ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," ucap Pramono.

Dalam skema kerja proyek, Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab pada pembebasan lahan. Sementara pembangunan tanggul akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari kolaborasi pusat dan daerah.

Terkait warga terdampak, Pramono memastikan pendekatan yang digunakan adalah ganti rugi. Pemprov DKI Jakarta juga membuka opsi hunian alternatif bagi warga yang ingin pindah ke rumah susun milik pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada persoalan berarti di lapangan. Ini berkat koordinasi dan kerja sama yang sangat baik," jelas Pramono.

Normalisasi Kali Ciliwung sendiri dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga Jalan MT Haryono.

Panjang sungai pada segmen pertama mencapai sekitar 7,01 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer.

Hingga saat ini, realisasi pembangunan tanggul di segmen pertama telah mencapai sekitar 8,24 kilometer. Progres tersebut terus dikebut agar kapasitas aliran sungai meningkat.

Segmen kedua membentang dari Jalan MT Haryono hingga Jalan TB Simatupang. Panjang sungai pada segmen ini mencapai sekitar 12,89 kilometer.

Pada segmen kedua, pembangunan tanggul direncanakan sepanjang 18,70 kilometer. Realisasi yang telah tercapai sejauh ini berada di angka sekitar 8,90 kilometer.

Jika digabungkan, total rencana pembangunan tanggul di sepanjang Kali Ciliwung mencapai 33,69 kilometer. Dari target tersebut, realisasi yang sudah terbangun mencapai sekitar 17,14 kilometer.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan percepatan proyek ini agar dampak perlindungan banjir bisa segera dirasakan masyarakat. Normalisasi Ciliwung diproyeksikan mampu mengurangi debit air saat hujan ekstrem.

Pramono menegaskan proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Menurutnya, normalisasi sungai menjadi fondasi penting untuk menciptakan Jakarta yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.

Dengan kelanjutan pembebasan lahan dan pembangunan tanggul, Pemprov DKI Jakarta berharap sistem pengendalian banjir semakin terintegrasi. Pemerintah daerah menargetkan risiko genangan besar bisa ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.