Airlangga: Peran Swasta Kunci Aksesi Indonesia ke OECD

Partisipasi dunia usaha diperlukan untuk memastikan penyelarasan kebijakan nasional dengan standar OECD dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam mempercepat proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai bagian dari agenda besar reformasi struktural dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Seperti dikutip dari Antara, komitmen tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan pada kegiatan KADIN Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia’s OECD Accession yang digelar di kantor Boston Consulting Group (BCG) London. Forum ini mempertemukan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta para pemimpin dunia usaha internasional.

“Aksesi OECD bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan prioritas strategis nasional dan fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut Airlangga, penyelarasan kebijakan Indonesia dengan standar OECD akan memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas regulasi, serta mendorong daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi, kepastian berusaha, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris atas dukungan berkelanjutan dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, serta kepada BCG yang telah memberikan dukungan teknis, khususnya dalam mendampingi Tim Nasional percepatan aksesi OECD.

“Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional, Indonesia optimis dapat mempercepat proses aksesi OECD untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Jalur Praktis

Pada forum yang sama, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan hijau menjadi elemen krusial dalam agenda pembangunan ekonomi nasional, seiring upaya Indonesia mempercepat aksesi ke OECD. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan bahwa proses aksesi kini telah memasuki fase implementasi nyata.

“Selama satu tahun terakhir, Indonesia telah berpindah dari tahap niat ke tahap pelaksanaan. Aksesi OECD kini merupakan program implementatif dan dunia usaha tidak bisa hanya menjadi penonton,” ujar Anindya.

Ia menilai aksesi OECD menjadi jalur praktis untuk memperkuat kredibilitas kebijakan nasional, meningkatkan daya saing, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang yang inklusif melalui penyelarasan dengan standar internasional. Dalam konteks tersebut, Kadin berperan tidak hanya sebagai wadah advokasi dunia usaha, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dalam implementasi kebijakan.

“Kadin dapat menjadi penghubung terorganisasi antara kementerian dan pelaku industri untuk menghimpun masukan sektoral secara terpadu, serta mencegah fragmentasi pesan,” katanya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa besarnya skala ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, salah satunya melalui aksesi ke OECD. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani menambahkan bahwa pembiayaan inovatif dan pengembangan green jobs menjadi bagian penting dalam agenda transisi hijau nasional.

“Penciptaan lapangan kerja hijau merupakan aspek yang sangat penting seiring upaya Indonesia menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” ujar Shinta.