KKP Rapikan Data Laut demi Pembangunan Tanggul Pantura yang Lebih Aman

ABU DHABI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melangkah menyiapkan perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa. Salah satu upayanya dilakukan dengan merampungkan survei hidro-oseanografi di Teluk Jakarta dan perairan Semarang.

Survei ini menjadi bagian penting dalam menyusun perencanaan pembangunan tanggul laut agar lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi alam setempat.

Lewat pemetaan arus laut, gelombang, pasang surut, hingga karakter dasar perairan, KKP ingin memastikan setiap rencana pembangunan benar-benar berpijak pada data lapangan.

Dengan begitu, tanggul laut yang dirancang nantinya tak hanya kokoh di atas kertas, tetapi juga mampu menghadapi dinamika laut yang terus berubah.

Langkah ini dinilai strategis karena kawasan Pantura selama ini rentan terhadap banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah.

Data hasil survei diharapkan bisa menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam menyiapkan perlindungan jangka panjang bagi wilayah pesisir dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menyampaikan survei yang dilaksanakan bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) ini menjadi fondasi ilmiah bagi Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dalam menyusun desain teknis perlindungan pesisir.

Dalam keterangan KKP yang diterima di Abu Dhabi, Kamis (15/1), Kartika menyampaikan bahwa penyelesaian survei ini merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah mengatasi kerentanan pesisir Pantura terhadap banjir rob, erosi, dan penurunan muka tanah.

Tak hanya itu, KKP juga akan memanfaatkan hasil survei tersebut untuk penataan serta pengembangan kawasan pesisir dan kota-kota pesisir di pantura.

“Tantangan pembangunan wilayah pesisir semakin kompleks akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan land subsidence yang terjadi cepat di berbagai kota besar,” ujar Kartika.

Ia menegaskan bahwa Teluk Jakarta dan perairan Semarang merupakan dua kawasan dengan tingkat kerentanan tertinggi di Pantura.

Karena itu, intervensi berbasis data ilmiah disebut diperlukan untuk memastikan ketepatan desain infrastruktur dan meminimalkan risiko lingkungan maupun sosial.

Survei yang berlangsung pada 20 November–29 Desember 2025 ini mencakup pengumpulan data bathymetry (pemetaan kedalaman), geofisika, pemodelan hidrodinamika, pola arus dan gelombang, analisis sedimen dan transportasi sedimen, hingga kualitas air.

Seluruh proses dilakukan mengikuti standar nasional dan internasional untuk menghasilkan data yang lengkap dan akurat.

Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL Budi Purwanto menegaskan dukungan penuh TNI AL dalam penyediaan data untuk pembangunan tanggul laut sebagai bagian dari proyek strategis nasional.

Deputi I BOPPJ Sawarendro menyambut baik rampungnya survei tersebut.

Menurutnya, langkah KKP dan Pushidrosal menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengatasi persoalan kronis banjir rob dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir.

“Ini kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir,” ucap Sawarendro.