ASN Diminta Tingkatkan Etos Kerja

BEKASI – Etos kera dan kualitas pelayanan public para anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti ditingkatkan. Demikian juga dengan kedisiplinan. Penegasan ini disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, Selasa (6/1).

“Saya minta seluruh jajaran ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkatkan disiplin, etos kerja, serta kualitas pelayanan publik memasuki tahun baru 2026,” tandasnya. Asep menyampaikan ini saat memberi pengarahan ASN. Dia mengapresiasi atas dedikasi serta pengabdian selama tahun 2025. Asep sekaligus mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan tahun ini sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

“Disiplin bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menjalankan tugas, ketepatan waktu serta komitmen terhadap hasil kerja yang berkualitas,” tegasnya. Menurutnya, ASN merupakan abdi masyarakat yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, responsif dan solutif. Maka, budaya kerja yang berorientasi hasil serta kepuasan publik harus terus dibangun secara konsisten.

Asep juga menekankan penting kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah. Sebab keberhasilan pembangunan Kabupaten Bekasi hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid. Kemudian, komunikasi harus baik serta semangat kebersamaan seluruh organisasi perangkat daerah.

Dia menyoroti upaya peningkatan “Monitoring Controling, Surveillance for Prevention (MCSP).” Ini khususnya dalam delapan area strategis. Salah satunya perizinan. Dia menekankan pelayanan perizinan harus dilakukan melalui satu pintu, cepat, dan efektif.

“Saya ingin pelayanan perizinan berjalan cepat. Begitu juga dengan pelayanan dasar seperti Disdukcapil dan pengelolaan kepegawaian di BKPSDM. Semua harus terus ditingkatkan,” katanya.

Lebih jauh Asep berharap perbaikan di delapan area tersebut dapat meningkatkan nilai MCSP Kabupaten Bekasi. Selain itu, mencegah Bekasi kembali masuk ke zona merah pengawasan atas potensi tindak korupsi dari KPK. Maka, dia pun mengajak seluruh ASN untuk bekerja lebih keras serta penuh semangat demi mewujudkan Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju dan sejahtera.

“Termasuk mulai membiasakan diri untuk bangun lebih pagi. Kalau kita sudah terbiasa bangun pagi dan siap bekerja, saya yakin tanggung jawab dalam pekerjaan juga akan lebih baik. Disiplin waktu mencerminkan perilaku dan etos kerja kita,” katanya.

Transparansi

Hal lain yang disinggung Asep menyangkut transparansi anggaran. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi siap menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kewajiban mempublikasikan penggunaan anggaran melalui media sosial sebagai wujud transparansi kepada masyarakat. “Kami tengah fokus membenahi internal birokrasi sebelum transparansi anggaran diumumkan secara menyeluruh kepada publik,” ujarnya.

Asep menyebut, ini akan diterapkan bertahap setelah pembenahan internal birokrasi di lingkungan Pemkab Bekasi rampung. Dia sedang merapikan birokrasi dan dinas-dinas satu per satu. “Setelah itu baru kita umumkan ke publik,” katanya.

Dia menjelaskan langkah awal pembenahan dilakukan terhadap dinas-dinas teknis yang berkaitan langsung dengan pendapatan daerah. Salah satunya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) karena dinilai telah menunjukkan kinerja positif. Menurutnya, realisasi pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sudah mencapai 104 persen dari target. “Itu capaian yang lumayan dan nanti akan kita beri apresiasi sekaligus diumumkan ke publik,” katanya.

Asep juga menyatakan akan membenahi sektor retribusi daerah. Ini khususnya retribusi parkir yang terakhir kali direvisi pada tahun 2015. Penyesuaian retribusi menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Asep menyebut pembenahan juga dilakukan terhadap BUMD serta dinas-dinas lain sebelum pemerintah daerah memanggil pengelola kawasan industri untuk pembahasan lanjutan.Terkait kondisi keuangan daerah, Asep memaparkan APBD Kabupaten Bekasi 2026 mencapai 7,7 triliun, dengan PAD sebesar 4,3 triliun. Sedangkan dana transfer dari pemerintah pusat senilai 2,9 triliun dan dari provinsi 400 miliar.