BPH Migas Pastikan Stok dan Penyaluran BBM Pascabencana di Sumut Aman

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok dan penyaluran BBM pascabencana di Sumatera Utara dalam kondisi aman pada awal 2026 ini.

"Kondisi status stok BBM di Fuel Terminal (FT) Sibolga aman. Tanggal 1 Januari 2026, sudah mulai dilakukan loading untuk melakukan top-up coverage days. Untuk BBM jenis Bio Solar dengan stok menjadi 6,6 hari, Pertalite mencapai 22 hari, dan Pertamax mencapai 30 hari," ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam rilis BPH Migas yang dikutip di Jakarta, Senin (5/1).

Pada Kamis (1/1/2026), Kepala BPH meninjau FT Sibolga, Sumut, untuk memastikan ketersediaan dan proses penyaluran BBM untuk wilayah Sumut pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa pekan lalu.

Lebih lanjut, Wahyudi menuturkan dalam kondisi normal FT Sibolga menyuplai 56 SPBU di Sumut.

Pascabencana, FT Sibolga menyuplai untuk 40 SPBU dan sisanya dilakukan skema reguler, alternatif, and emergency (RAE) dari FT Siantar dan Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung.

"Kondisi saat ini, FT Sibolga melayani 40 SPBU untuk 10 kota/kabupaten Sumut. Selanjutnya, dengan RAE, FT Sibolga dibantu FT Siantar yang melayani 11 SPBU di Tapanuli Utara dan 5 SPBU di Mandailing Natal dipasok IT Teluk Kabung," sebutnya.

Wahyudi juga menjelaskan penerapan skema RAE ini dilaksanakan berdasarkan kondisi lapangan, yang mana terdapat akses jalan yang masih diperbaiki akibat banjir dan tanah longsor.

"Skema ini diberlakukan karena adanya jalan putus dari Tapanuli Utara ke arah Sibolga, dari Sibolga ke Mandailing Natal dan sampai hari ini masih dilakukan perbaikan jalan oleh pemerintah," jelasnya.

Pemantauan SPBU

BPH Migas juga memantau SPBU di Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara, yang memiliki posisi strategis antara Tarutung menuju Sibolga.

Wahyudi menerangkan SPBU ini menjadi SPBU utama yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli BBM saat terjadi tanah longsor dan jalur Tarutung-Sibolga terputus.

Saat bencana dan pemulihan pascabencana, SPBU ini juga menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi secara manual atau tanpa barcode.

Berdasarkan uji petik dokumen administrasi dan pemantauan CCTV, seluruh prosedur telah diterapkan serta terdapat kesesuaian jumlah yang disalurkan kepada konsumen.

"BPH Migas langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah atas kondisi kedaruratan yang dibuat oleh gubernur. Secara transaksi kendaraan yang digunakan untuk masyarakat yang terkena bencana, dilaksanakan dengan baik, administrasi jelas, surat rekomendasi dari pemda juga tersedia, dikumpulkan setiap bulan selama periode bencana alam," ucap Wahyudi.