Kebijakan Ekonomi Pram-Rano untuk UMKM dan Daya Saing DKI

JAKARTA -- Sebagai ibu kota, Jakarta tampaknya sudah tidak diragukan lagi dalam mengelola perekonomiannya. Terlebih kini, Jakarta telah bertransformasi menjadi kota global.

Namun hal tersebut berbeda di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Mereka berdua seolah diuji oleh berbagai tantangan perekonomian, terlebih setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memotong transfer dana bagi hasil (DBH) untuk daerah. Tak tanggung-tanggung, DBH untuk Jakarta dipotong hingga Rp15 triliun lebih.

Namun, Pramono memerintahkan jajarannya tidak protes pada keputusan tersebut. Justru, ia mengarahkan jajarannya untuk fokus tetap menggeliatkan ekonomi di Jakarta.

Salah satunya, Pramono menggagas Jakarta Collaboration Fund. Jakarta Fund disiapkan guna menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

Pramono menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan Jakarta Collaboration Fund.

Namun, pada saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Balai Kota pada Selasa (7/10), ia telah menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.

Selain Jakarta Fund, Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).

“Alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Banyak instrumen yang selama ini belum terkelola secara baik akan kita gunakan,” ujarnya.

Selain itu, Pramono memerintahkan jajarannya untuk menerapkan pembiayaan kreatif atau creative financing.

Misalnya, creative financing bisa dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Jakarta dengan pihak swasta.

Pramono menekankan bahwa kini bukan lagi eranya menggunakan dana besar tanpa pengawalan ketat untuk membangun Jakarta.

Dia memastikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan mengawal secara khusus setiap pendanaan untuk membangun Jakarta.

Creative financing lainnya yang Pramono dorong untuk memperbesar  peluang tambahan pemasukan daerah adalah dengan menerapkan skema hak penamaan atau naming rights.

Dengan demikian, siapa saja bisa mendapatkan hak penamaan baik di halte-halte Jakarta, taman, atau tempat lainnya yang memungkinkan.