Target Ambisius Pemprov DKI: 167 Ribu Warga Ditarget Keluar dari Garis Kemiskinan

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan. Targetnya tidak main-main, yakni menggraduasi sekitar 69,51 ribu hingga 167,27 ribu warga Jakarta keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

Komitmen tersebut disampaikan Rano Karno saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DKI Jakarta Triwulan IV Tahun 2025. Rapat digelar di Ruang Rapat Besar Wakil Gubernur, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/12).

Rano menyampaikan bahwa target graduasi kemiskinan tersebut disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang kuat. Menurutnya, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta menjadi modal penting untuk memastikan program berjalan konsisten.

Ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh dipahami sebagai proyek jangka pendek atau sekadar pembangunan fisik. Fokus utama, kata Rano, harus pada manusia sebagai subjek utama pembangunan.

"Kemiskinan bukan proyek fisik, tetapi soal manusia. Tidak ada gunanya membangun infrastruktur jika manusianya tidak kita gerakkan dan berdayakan," ujar Rano Karno dalam forum tersebut.

Meski memiliki kekuatan fiskal, Rano mengingatkan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan koordinasi lintas sektor. Tanpa kerja sama yang solid, program berisiko tidak efektif meski anggarannya besar.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga berada di kisaran 1,82 persen sampai 2,91 persen pada 2030. Target ini selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029 yang menempatkan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama.

Rano menegaskan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai simpul utama kolaborasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menyebut penanggulangan kemiskinan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu instansi.

"Penanggulangan kemiskinan harus dikerjakan bersama, lintas sektor, dan saling melengkapi. Dengan koordinasi yang kuat, target graduasi kemiskinan bisa dicapai secara berkelanjutan," tegasnya.

Dalam arahannya, Rano menekankan tiga prinsip kunci yang wajib dijaga agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Ketiga prinsip tersebut adalah akurasi data, ketepatan intervensi sesuai akar masalah, serta ketepatan waktu penyaluran manfaat.

Menurut Rano, kegagalan pada satu aspek saja bisa membuat seluruh kebijakan tidak efektif. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja dengan standar yang sama dan berbasis data yang terintegrasi.

Dalam Rakorda tersebut, TKPK DKI Jakarta juga menetapkan dua fokus utama untuk tahun mendatang. Fokus pertama adalah optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk kelompok desil 1 hingga 5.

Fokus kedua adalah penguatan konvergensi program lintas sektor agar bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar saling terhubung. Langkah ini diharapkan mencegah tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan dampak nyata di lapangan.

Untuk mendukung strategi tersebut, Dinas Sosial bersama Diskominfotik dan Bappeda DKI Jakarta tengah menyiapkan platform digital berbasis DTSEN. Platform ini akan digunakan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara real time mulai Januari 2026.

Rano optimistis, penggunaan platform digital ini akan memperkuat kebijakan perlindungan sosial dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jakarta. Ia menegaskan pentingnya penggunaan satu data yang sama oleh seluruh perangkat daerah.

"Kalau datanya tidak akurat, intervensinya pasti salah. Dengan data yang terintegrasi, kita bisa memastikan bantuan benar-benar sampai ke keluarga yang membutuhkan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhannya," pungkas Rano Karno.