Peringati Hakordia 2025: KPK Umumkan Skor SPI Capai 72,32 Poin, Lebih Tinggi dari 2024

JAKARTA - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil terbaru Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi salah satu cermin utama kondisi integritas birokrasi di Indonesia.

Pada 2025, SPI nasional mencatatkan skor 72,32 poin, naik dari 71,53 poin pada 2024. Meski tampak sebagai kabar progresif, KPK menegaskan angka ini tidak boleh membuat publik dan pemerintah merasa puas diri.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam agenda resmi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, menyebutkan SPI adalah pelengkap dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan menjadi alat ukur penting bagi pencegahan korupsi struktural.

“Skornya memang naik, tetapi kenaikan ini belum menunjukkan kondisi yang aman,” ujar Setyo Budiyanto.

Lebih lanjut, Setyo menekankan skor 72,32 masih tergolong rentan, terutama jika disandingkan dengan instansi yang mampu melampaui skor 80. Pencapaian ini, katanya, menjadi bukti perilaku dan potensi koruptif masih bercokol di berbagai sektor pemerintahan.

“Ini bukan sekadar angka. Angka ini menunjukkan masih adanya perilaku korupsi di instansi-instansi tersebut,” tegasnya.

Momentum Hakordia 2025 menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat komitmen antikorupsi. Karena itu, Setyo mendorong seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk tidak berhenti pada pencapaian angka.

Setyo Budiyanto meminta pimpinan instansi mengerahkan inspektorat untuk membedah skor SPI 2025 bersama KPK, khususnya dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring. Melalui analisis mendalam, titik rawan seperti risiko gratifikasi, suap, pungli, hingga penyalahgunaan wewenang dapat diidentifikasi dengan jelas.

“Hakordia bukan hanya seremoni. SPI memberi sinyal bagian mana yang riskan. Semua bisa dilihat dan diukur, dan survei ini tidak bisa dipoles atau di upgrade sesuka hati,” jelasnya.

KPK juga mengingatkan manipulasi pengisian SPI bukan hal yang sulit dideteksi. Menggunakan alat analisis internal, tim KPK dapat menguji keaslian data, mencocokkan jawaban dengan dokumen pendukung, dan mengidentifikasi pola jawaban yang direkayasa.

“Kalau ada akal-akalan, kami bisa ketahui. Beberapa kasus menunjukkan adanya cipta kondisi untuk mengangkat skor sebuah wilayah,” ungkap Setyo.

Rilis SPI yang dilakukan menjelang Hakordia 2025 ini menjadi alarm penting, pertempuran melawan korupsi belum selesai. Kenaikan skor hanyalah permulaan, tetapi kerja nyata memperbaiki integritas birokrasi masih menjadi PR besar bangsa.