Status Darurat Sumbar Berpotensi Diperpanjang, Gubernur: Penanganan Belum Selesai

JAKARTA— Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa status tanggap darurat bencana alam di wilayah Sumbar berpotensi besar diperpanjang. Hal ini mengingat sebagian besar kabupaten dan kota masih melaksanakan kegiatan penanganan darurat, mulai dari pencarian korban, perbaikan akses yang terputus, hingga penyediaan posko pengungsian.

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Gubernur Mahyeldi saat berada di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (7/12).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kini meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada 8 Desember 2025.

“Sekarang Sekda sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” kata Mahyeldi.

Gubernur menyebut, sejumlah daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif.

Pada beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal. Pemprov Sumbar juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi ibu hamil serta balita.

“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirimkan tendon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi. Akses yang masih terputus juga bertahap kita buka,” ujarnya.

Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.

“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” jelasnya.

Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi, serta pemerintah kabupaten/kota tetangga. Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan.

Menurut Mahyeldi, kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.

“Bantuan sebaiknya terkoordinasi melalui posko kabupaten atau kecamatan agar tidak mengganggu proses evakuasi dan pembersihan material. Banyak masyarakat ingin mengantar bantuan langsung, namun ini bisa menghambat alat berat yang sedang bekerja,” tegasnya.

Mahyeldi menekankan bahwa bencana ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak. Pemprov Sumbar kini sedang memetakan daerah-daerah rawan, termasuk wilayah perbukitan yang masih menunjukkan retakan panjang dan potensi longsor.

“Data yang akurat sangat menentukan langkah pada masa darurat maupun rekonstruksi. Karena itu, validasi data di posko harus diperkuat. Jika ada keterbatasan, daerah lain harus siap membantu,” katanya.