Kadin: Ketersediaan Gas Jadi Penentu Ketahanan Energi dan Pangan

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aryo Djojohadikusumo menilai ketersediaan gas semakin strategis dan menjadi penopang tercapainya program prioritas nasional seperti ketahanan energi dan ketahanan pangan.

“Tidak mungkin ada ketahanan pangan tanpa pupuk, dan tidak mungkin ada pupuk tanpa gas,” ujarnya dalam Energy Insights Forum bertajuk Gas Outlook 2026: Powering Energy Resilience with Strong Governance, Jakarta, Jumat (5/12).

Menurut dia, sebagaimana keterangan resmi yang diterima, keberlanjutan pembangunan akan sangat dipengaruhi ketersediaan energi, terutama gas bumi. Karena itu, lanjutnya, perbincangan terkait gas tak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis semata.

Di dalam forum tersebut, Aryo mengingatkan bahwa gas akan menjadi seperempat bauran energi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10-15 tahun mendatang, terutama untuk menopang hilirisasi industri strategis yang tengah dikejar pemerintah. Ini berarti ketersediaan gas bakal menentukan keberlanjutan sejumlah prioritas pembangunan.

Senada, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di kesempatan yang sama, menyampaikan ketahanan energi dan pangan merupakan dua prioritas utama pemerintahan saat ini, memiliki benang merah yang sama dengan komoditas menjadi titik krusial.

Mengingat pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, industrialisasi besar-besaran, serta produksi pupuk dan energi yang stabil, ucap Eddy, maka mungkin dicapai apabila pasokan gas aman dan infrastruktur siap.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE) Edy Karyanto menjelaskan bahwa pihaknya memetakan kebutuhan 136 konsumen perjanjian jual beli gas (PJBG), serta proyeksi dari lapangan baru dan yang sedang dikembangkan.

“Demand kita 2.600 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day), sementara kapasitas lifting hanya 2 ribu. Tahun ini shorted, 2026 shorted, bahkan sampai 2034,” ujar Edy.

Meskipun secara nasional terlihat potensi oversupply dari project baru, lanjut dia, realitas infrastruktur dan alokasi ekspor membuat pasokan domestik tetap ketat.

“Ada hal-hal yang harus dikolaborasikan, dari kebijakan sampai kesiapan infrastruktur,” kata Edy.