DKI Tetap Prioritaskan Pembangunan Kembali Rusunawa Marunda

Jakarta -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan kembali Rusunawa Marunda meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah ini berkurang mulai tahun depan.

“Pak Gubernur pastikan ini tetap prioritas meski ada pemangkasan dana bagi hasil (DBH) Rp15 triliun untuk APBD 2026,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim di Jakarta, Selasa.

Chico menjelaskan, pembongkaran lima menara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda Cluster C telah dilakukan secara bertahap sejak pertengahan 2025. Lima menara tersebut terdiri dari blok C1 hingga C5.

Menurut Chico, pembangunan ulang rusunawa tersebut sesuai dengan prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketika pembongkaran rampung, Chico mengatakan proses akan langsung berlanjut ke pembangunan dua menara baru.

“Pembongkaran selesai target akhir 2025, lanjut dengan pembangunan dua menara baru dari total lima menara 20 lantai, 1.440 unit. Itu dimulai awal 2026,” jelas Chico.

Adapun per Oktober 2025, Chico menjabarkan pembongkaran fisik sudah berjalan di sebagian besar menara dengan fokus pada struktur yang dinilai tidak layak huni oleh kajian BRIN 2021.

Kemudian, lanjut Chico, proses administratif seperti penghapusan aset ke Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah selesai lebih awal berkat efisiensi anggaran.

“Sehingga eksekusi lapangan dimulai sekitar Mei-Juni 2025. Saat ini, sekitar 60-70 persen pekerjaan pembongkaran rampung, termasuk survei dan pembersihan puing, tanpa hambatan signifikan dari relokasi warga (yang sudah dipindah ke Rusun Nagrak dan Padat Karya sejak 2023),” jelas Chico.

Chico menambahkan, seluruh revitalisasi di Jakarta direncanakan rampung dalam lima tahun atau hingga 2030.

Revitalisasi tersebut juga termasuk fasilitas pendukung seperti taman dan akses transportasi.

“Warga relokasi diprioritaskan untuk pindah kembali, dengan subsidi sewa tetap terjangkau. Ini bagian dari program jamak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) 2025-2026 untuk 3.000 unit rusun baru/revitalisasi di Jakarta,” kata Chico.