Daya Saing Ekspor Harus Diperkuat

Presidensi G20 I Perbedaan Prioritas Negara Anggota G20 Bakal Jadi Dinamika pada 2026

Dengan respons yang adaptif, Indonesia dapat memanfaatkan momentum Presidensi G20 AS sebagai katalis percepatan transformasi ekspor nasional.

JAKARTA – Indonesia perlu memperkuat daya saing ekspornya di tengah dinamika baru pasca pergeseran Pres­idensi G20 ke Amerika Serikat (AS). Sebagai negara dengan pendekatan lebih pragmatis dalam kerja sama ekonomi, AS akan mendorong agenda yang menekankan efisiensi perda­gangan, penguatan rantai pa­sok global, serta standar kuali­tas lebih tinggi.

Situasi ini membuka pelu­ang, namun sekaligus menun­tut kesiapan Indonesia untuk menyesuaikan diri. Penguatan industri manufaktur, diversifi­kasi produk bernilai tambah, kepastian regulasi, hingga pe­ningkatan kualitas logistik menjadi faktor penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu bersaing di pasar glo­bal yang semakin kompetitif.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dipone­goro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti berharap Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan negara anggota G20, baik dari ekonomi, sosial mau­pun politik. Selain itu, lanjut­nya, kualitas produk buatan Indonesia perlu ditingkatkan, sesuai standar negara G20, ter­utama AS.

“Dengan itu ke depan In­donesia bisa memanfaatkan momen ini untuk pasar ekspor Indonesia baik barang mau­pun jasa, memperkuat posisi Indonesia agar peran Indone­sia lebih penting di dunia inter­nasional,” ucap Esther kepada Koran Jakarta, Rabu (3/12).

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menilai arah awal Presidensi G20 di bawah AS terlihat lebih pragmatis dan berorientasi ekonomi, dengan fokus pada efisiensi regulasi, keamanan energi, dan domi­nasi inovasi. Tantangannya adalah bagaimana negara lain G20 akan merespons agenda ini. Perbedaan prioritas ter­sebut diprediksi menjadi dina­mika utama dalam proses G20 sepanjang 2026.

“Pragmatisme itu ditandai dengan dorongan AS untuk memajukan ekonomi global, di mana AS menyatakan akan mendorong pengurangan hambatan regulasi yang di­anggap menghambat investasi, arus perdagangan, dan aktivi­tas bisnis lintas negara,” jelas Badiul.

Fokus ini, lanjutnya, seja­lan dengan agenda deregulasi internal AS dan upaya men­dorong kompetisi global yang lebih terbuka. Tanda lainnya, pemerintahan Presiden AS Do­nald Trump menegaskan pen­tingnya keamanan energi un­tuk stabilitas ekonomi dunia.

Peluang Investasi

Dia menambahkan AS memprioritas­kan diversifikasi dan penguat­an infrastruktur energi sekaligus mendorong ino­vasi teknologi seperti AI dan bioteknologi. Kebijakan deregulasi AS mem­buka peluang investasi bagi Indonesia, namun juga dapat menimbulkan tekanan untuk melonggarkan proteksi perda­gangan dan menyesuaikan ke­bijakan hilirisasi.

Badiul menilai peluang kerja sama energi kian besar, tetapi minimnya fokus AS pada isu iklim dapat menghambat pendanaan transisi energi se­perti Just Energy Transition Partnership (JETP). Di sektor teknologi, potensi investasi meningkat, namun standar teknologi AS mungkin menun­tut penyesuaian regulasi data dan infrastruktur digital, serta menempatkan Indonesia da­lam situasi sensitif di tengah rivalitas AS–Tiongkok.

Dijelaskannya, dalam perda­gangan dan geopolitik, dorong­an liberalisasi AS bisa meme­ngaruhi kebijakan nilai tambah Indonesia. Meski tekanan isu iklim berkurang memberi ruang bagi hilirisasi dan energi fosil transisi, kritik internasio­nal tetap membayangi.

Seperti diketahui, AS secara resmi meneruskan Presidensi G20 dari Afrika Selatan (Afsel) dan berkomitmen memaju­kan isu ekonomi selama me­mimpin kelompok negara dan kawasan dengan perekono­mian besar itu.

“Efektif hari ini, 1 Desember 2025, Amerika Serikat men­jadi pemegang Presidensi G20 2026,” kata Departemen Luar Negeri (Deplu) AS dalam kete­rangan pers yang dilihat pada Selasa (2/12).