Tingkat Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia Naik, Gini Ratio Maret 2026 Capai 0,368

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia mengalami peningkatan pada Maret 2026.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. 

Angka tersebut naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,363.

Ketimpangan Perkotaan Lebih Tinggi dari Perdesaan

Menurut wilayah tempat tinggal, ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi dibanding perdesaan.

Pada Maret 2026, Gini Ratio di perkotaan tercatat 0,387. Sementara di perdesaan sebesar 0,296.

Dibandingkan September 2025, tingkat ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan.

Apa itu Gini Ratio?

Gini Ratio adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada pada rentang 0 hingga 1. 

Semakin mendekati 0, artinya distribusi pengeluaran penduduk semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1, maka tingkat ketimpangannya semakin tinggi.

Kenaikan Gini Ratio ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk terus memperkuat program pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, agar pertumbuhan ekonomi yang terjaga juga dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penduduk Miskin Menurun

Moh. Edy Mahmud meneruskan bahwa

tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, turun dibanding kondisi September 2025 yang sebesar 8,25 persen. Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang atau menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.  

BPS turut menyampaikan garis kemiskinan nasional yang tercatat Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. "Angka ini naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan,"ungkap dia

Namun demikian, BPS menegaskan bahwa garis kemiskinan perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, sebab, pada umumnya pengeluaran dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga seperti sewa rumah, listrik, hingga konsumsi beras. Pada Maret 2026, rata-rata 1 rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866. Angka ini berbeda antar provinsi, bergantung pada tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di setiap provinsi.  

Berdasarkan wilayah, pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perdesaan (10,67 persen) tercatat lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,34 persen). Terjadi penurunan tingkat kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan dibandingkan September 2025.  

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2026 menunjukkan penurunan di wilayah perkotaan, namun meningkat di wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat di wilayah perkotaan, sementara di perdesaan justru menjauh.  

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercatat juga menurun di wilayah perkotaan, tetapi meningkat di perdesaan. Kondisi ini menunjukkan distribusi pengeluaran antar penduduk miskin yang semakin merata di perkotaan, tetapi semakin timpang di perdesaan. 

Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa, yakni sebesar 0,21 persen poin. "Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, Pulau Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni 870 ribu orang atau sekitar 3,79 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia,"tutupnya.