Pembiayaan Iklim Indonesia Diperkirakan Tembus US$757,6 Miliar

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar 757,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) hingga tahun 2035 untuk mencapai target perubahan iklim.

Target tersebut sesuai komitmen pada Enhanced dan Secondary Nationally Determined Contribution pada tahun 2035.

“Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3 persen (dari) APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” ucapnya dalam agenda Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (2/12).

Secara rata-rata, belanja iklim pemerintah selama 2016-2024 sebesar 4,4 miliar dolar AS per tahun atau 3 persen dari APBN. Ini berarti masih terdapat jarak pendanaan iklim yang besar

Pada Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, pembiayaan iklim menjadi agenda prioritas global untuk menghadapi perubahan iklim.

Beberapa poin yang disepakati yaitu target mobilisasi pembiayaan iklim global melalui New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035, lalu peningkatan pendanaan adaptasi tiga kali lipat pada 2035, serta pembentukan Tropical Forest Forever Facility dengan pendanaan awal sekitar 6,7 miliar dolar AS.

Situasi ini dinilai menuntut Indonesia memperkuat kesiapan tata kelola, program, dan proyek yak dapat memobilisasi pendanaan investasi.

Investasi dianggap menjadi kunci untuk memperkuat teknologi, inovasi dan basis pengetahuan sebagai fondasi utama guna mengakselerasi transisi rendah karbon dan ketahanan iklim Indonesia.

Menurut dia, investasi awal terkait iklim harus diarahkan untuk skalabilitas teknologi rendah karbon yang membuka peluang ekonomi besar.

Berdasarkan World Resources Institute (WRI) tahun 2025, setiap satu dolar AS yang diinvestasikan dalam adaptasi iklim akan menghasilkan lebih dari 10 dolar AS manfaat selama 10 tahun.

Uji coba dan demonstrasi juga perlu sebagai jembatan dari ide ke implementasi turut harus dilakukan.

International Energy Agency (IEA) tahun 2021 mengemukakan bahwa pada tahun 2050, 50 persen dari pengurangan emisi akan berasal dari teknologi yang saat ini masih berada pada tahap prototipe.

Terakhir, basis data dan evidence dianggap menjadi landasan aksi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Mengacu data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022, kesenjangan data risiko menjadi hambatan utama adaptasi dan memperkecil efektivitas intervensi di tingkat lokal

“Menjawab kondisi tersebut, peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF) serta dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dan Kajian Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia harus kita lakukan hari ini. Ini merupakan penegasan arah besar pembangunan Indonesia ke depan,” ungkap Rachmat.