Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Bangladesh Minta India Ekstradisi Mantan PM Hasina yang Dijatuhi Hukuman Mati

13 Senin, 24 Nov 2025, 09:32 WIB | Oleh: Tim Penulis
Bangladesh Minta India Ekstradisi Mantan PM Hasina yang Dijatuhi Hukuman Mati Bangladesh Minta India Ekstradisi Mantan PM Hasina yang Dijatuhi Hukuman Mati Doc: AFP
Ket. PM Bangladesh Sheikh Hasina Wajid menerima kunjungan PM India Narendra Modi di Bandara Internasional Hazrat Shahjalal di Dhaka pada tahun 2015.

DHAKA - Bangladesh sekali lagi meminta India menyerahkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang dijatuhi hukuman mati secara in absentia pada 17 November karena memerintahkan tindakan keras terhadap protes yang dipimpin mahasiswa tahun lalu.

Bangladesh mengirimkan surat resmi ke India pada Jumat, untuk menyerahkan Hasina, 78 tahun, dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal, yang juga dijatuhi hukuman mati, Penasihat Luar Negeri Md Touhid Hossain mengatakan kepada wartawan di ibu kota Dhaka pada Minggu.

Pengadilan Kejahatan Internasional di Dhaka telah mengadili Hasina atas tuduhan terkait kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia melarikan diri ke India pada 5 Agustus 2024, di puncak protes massal terhadap pemerintahannya, yang menurut PBB menyebabkan kematian lebih dari 1.400 orang.

Penasihat hukum Asif Nazrul mengatakan pemerintah sementara juga mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk memulangkan Hasina.

Kementerian Luar Negeri, setelah putusan itu, menyatakan bahwa menampung Hasina merupakan “tindakan bermusuhan yang serius dan bentuk penyelewengan keadilan, jika negara lain memberikan suaka kepada orang-orang yang telah divonis melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Bangladesh juga telah mengirimkan surat permohonan untuk memulangkan Hasina Desember lalu. Namun, India belum menanggapi permintaan ekstradisi tersebut. Kedua negara menandatangani perjanjian ekstradisi bersama pada 2013.

Bangladesh akan menyelenggarakan pemilu pertamanya sejak protes tersebut pada Februari 2026. Sementara itu, partai mantan perdana menteri, Liga Awami, tetap dilarang melakukan aktivitas politik apa pun.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Korut Kecam Rencana Pengada...
Nasional
Ini Kriteria Wapres Ideal M...

Antiklimak, Ubed Dikalahkan Alwi Farhan  

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Olahraga
Antiklimak, Ubed Dikalahkan...

Upaya Menekan Korupsi, APIP Diharapkan Bisa Jadi Andalan

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Upaya Menekan Korupsi, APIP...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +