Tindak Tegas, Aksi Premanisme Tingkatkan Biaya Investasi Hingga 40%

JAKARTA - Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas aktivitas premanisme yang menghambat masuknya investasi ke Tanah Air. Hal itu disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu dalam ajang Antara Business Forum (ABF) 2025 di Jakarta, Rabu (19/11). 

“Negara harus ada di sini, memberikan kepastian," kata Todotua yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Todotua, hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik organisasi masyarakat (ormas) maupun oknum di pemerintahan, berdampak pada peningkatan biaya investasi mulai dari 15 hingga 40 persen.

Komitmen kuat itu, dicontohkan dirinya pada saat kasus premanisme yang terjadi di Chandra Asri, Cilegon, Banten. Menurut dia, jajarannya meninjau secara intensif kasus tersebut, serta memastikan kasus itu sudah tertangani dengan baik.

Semenjak itu, turun drastis (kasus premanisme). Terus kita monitor tiap minggu, ngecek,” kata Todotua.

Ia menekankan bahwa investasi harus memberi kepastian serta membawa manfaat bagi pelaku usaha lokal. Investasi juga dianggap penting untuk menciptakan siklus ekonomi baru dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi sepanjang 2024 telah menghasilkan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru, dengan catatan hingga kuartal III tahun ini, tambahan tenaga kerja mencapai 1,9 juta orang, dengan target tahunan sebesar 2,5 hingga 3 juta.

Selain membuka lapangan kerja, investasi disebut berperan membangun ekosistem ekonomi baru melalui berkembangnya industri pendukung seperti logistik, rantai pasok, perumahan, dan penyediaan makanan.

Berlangsung Lama

Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan fenomena premanisme ini sudah berlangsung lama dan sering dikeluhkan investor. Semestinya pemerintah sudah bisa menyelesaikan masalah seperti itu jauh-jauh hari.

Aktivitas premanisme ujar dia benar benar mengganggu kegiatan berusaha atau investasi. “Aktivitas premanisme salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi termasuk dalam daftar negatif investasi,” kata Awan.

Semakin lama pemerintah membiarkan perilaku premanisme, maka iklim investasi juga akan buruk di mata investor domestik maupun global. Apalagi persoalan iklim investasi RI bukan hanya premanisme tetapi banyak, kalau tidak diselesaikan satu persatu daya saing investasi nasional akan sulit bersaing.

Oleh sebab itu, Pemerintah kata Awan harus konsistensi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). “Intinya Pemerintah tidak boleh kalah dengan preman. Tindak tegas, agar iklim investasi kembali bergairah,” pungkas Awan.