BNPB: Sistem Monitoring Longsor Belum Optimal di Banyak Wilayah

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti minimnya sistem peringatan dini longsor berbasis teknologi di sebagian besar daerah rawan, sehingga respons masyarakat masih sangat bergantung pada identifikasi manual.  

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa peringatan dini bencana masih cenderung berpatokan pada prakiraan hujan yang tidak selalu mencerminkan potensi longsor.

“Longsor di Cilacap terjadi saat hujan tinggi, tapi tidak ekstrem. Artinya indikatornya tidak bisa hanya curah hujan,” kata dia dalam konferensi daring bertajuk “Disaster Briefing” yang diikuti di Jakarta, Senin (17/11) malam. 

Bencana tanah longsor hingga sepanjang satu kilometer dari pusat runtuhan yang melanda Desa Cibeunying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (14/11) menjadi contoh keberadaan sistem peringatan dini longsor berbasis teknologi sudah sangat dibutuhkan. 

BNPB mengkonfirmasi hingga Senin malam, dari 23 warga yang dilaporkan hilang, 16 orang korban ditemukan meninggal dunia dan tujuh orang masih dalam pencarian.

Ia menjelaskan, wilayah perbukitan rawan sangat memerlukan sistem pemantauan retakan tanah -- sensor sederhana yang dapat memperingatkan potensi bahawa bagi warga lebih cepat.

Para ahli teknologi bencana BNPB menilai Kabupaten rawan di Jawa Tengah seperti Banjarnegara, Cilacap, dan Wonosobo sudah lama membutuhkan penguatan sistem tersebut.

Namun, ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran dan kondisi geografis membuat sebagian besar daerah belum memasang teknologi pemantauan tersebut dan hanya mengandalkan prakiraan curah hujan harian dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Pengembangan peringatan dini multi-bahaya akan menjadi fokus koordinasi lintas kementerian," kata dia.