Pemerintah Berharap AS Kenakan Tarif 0 Persen untuk Minyak Sawit Indonesia seperti Malaysia

JAKARTA - Indonesia membidik hasil negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) dapat mengurangi tarif terhadap minyak sawit hingga 0 persen, sebagaimana yang disepakati antara AS dengan Malaysia.

“Ini (negosiasi tarif sawit) masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam diskusi-diskusi, paling tidak kita bisa sama dengan Malaysia,” ucap Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika ketika ditemui di sela pembukaan Pameran Industri Agro yang digelar di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Rabu (29/10).

Pernyataan tersebut terkait dengan Malaysia yang berhasil memperjuangkan pengurangan tarif impor ke Amerika Serikat dari nilai sebelumnya 25 persen menjadi 19 persen sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan tarif resiprokal dengan AS yang baru ditandatangani.

Untuk produk-produk unggulan Malaysia seperti minyak sawit, produk karet, produk kayu, komponen penerbangan, dan produk farmasi, dibebaskan oleh AS dari tarif 19 persen tersebut, alias menjadi 0 persen atau bebas tarif.

Indonesia berharap mendapatkan hasil negosiasi yang serupa dari Amerika Serikat.

Dengan tarif 0 persen untuk produk sawit Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, Putu berharap Indonesia bisa menempati posisi persaingan yang setara dengan Malaysia di pasar Amerika Serikat.

“Kalau kita bisa sama dengan Malaysia (tarif 0 persen), kita akan di flying field yang sama untuk melakukan ekspor (ke AS),” ujar Putu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (30/9), menyebut Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi terkait keputusan final tarif impor Presiden AS Donald Trump.

Adapun dalam perundingan tersebut, Pemerintah Indonesia menargetkan agar sejumlah komoditas unggulan terbebas dari tarif impor 19 persen yang diberlakukan AS.

Airlangga menyebut sejumlah komoditas yang dimaksud, seperti kelapa sawit, karet dan kakao, menjadi prioritas utama dalam negosiasi.

Airlangga mengatakan akan segera berkomunikasi dengan pihak Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan negosiasi.