Kampanye Dimulai dalam Pemilu yang Dipimpin Junta

YANGON - Partai-partai yang disetujui untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan junta Myanmar pada Selasa (28/10) telah mulai berkampanye, dua bulan sebelum pemilu yang dicemooh di dalam dan luar negeri sebagai taktik untuk melegitimasi pemerintahan militer.

Myanmar telah dilanda perang saudara sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta tahun 2021, menggulingkan dan memenjarakan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi setelah partainya memenangkan pemilu terakhir dengan selisih yang besar.

Junta telah kehilangan sebagian besar wilayah negara itu karena gerilyawan prodemokrasi dan faksi-faksi bersenjata etnis minoritas yang kuat, tetapi telah menggembar-gemborkan pemilu sebagai jalan menuju rekonsiliasi.

Pemberontak telah berjanji untuk memboikot pemungutan suara di daerah-daerah kantong besar yang mereka kuasai, sementara kelompok hak asasi manusia dan pakar PBB telah mengecam kondisi pembatasan pemungutan suara di zona-zona yang dikuasai junta.

"Pemilu ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Ini bukan pemilu yang sebenarnya dan saya tidak melihat ada yang mendukungnya," kata seorang pria berusia 60 tahun di Kota Sittwe, ibu kota Negara Bagian Rakhine barat.

"Orang-orang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Saya melihat semakin banyak pengemis di kota karena orang-orang kelaparan. Orang-orang tidak punya pekerjaan, jadi pemilu terasa seperti prospek yang jauh. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya," imbuh dia yang berbicara dengan syarat anonim karena alasan keamanan di wilayah dimana pertempuran telah memicu krisis kemanusiaan.

Akan ada 57 partai yang turut serta dalam pemungutan suara saat pemungutan suara berlangsung secara bertahap mulai tanggal 28 Desember.

Liga Nasional untuk Demokrasi yang sangat populer dan diketuai Aung San Suu Kyi, pernah memenangkan 82 persen kursi terpilih dalam pemilihan terakhir tahun 2020, tidak termasuk dalam partai yang ikut serta karena junta membubarkan partai tersebut setelah memenjarakan ketuanya dan membuat tuduhan tidak berdasar tentang kecurangan pemilih.

Cegah Legitimasi

Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan yang promiliter berencana memulai kampanyenya dengan memasang papan iklan pemilu di Ibu Kota Naypyidaw, sementara iklan partai akan ditayangkan di media pemerintah pada malam hari.

Namun, kampanye diperkirakan akan berlangsung secara sederhana dengan keamanan yang ketat di tengah perang saudara.

"Kemungkinan besar saya tidak akan pergi memilih dan saya tidak tahu apakah saya ada dalam daftar pemilih," kata seorang warga sipil yang mengungsi akibat pertempuran di pusat kota Mandalay, yang berbicara secara anonim karena alasan keamanan.

"Kami tidak terlalu tertarik. Kami hanya ingin pulang," tegas dia.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) menurut keterangan narasumber diplomatik kepada AFP pada Senin (27/10) lalu mengatakan tidak akan mengirimkan pemantau ke pemilu tersebut.

Banyak kelompok hak asasi manusia melobi blok 11 negara untuk menahan para pemantau, agar mereka tidak memberikan legitimasi pada pemungutan suara yang menurut mereka sangat cacat.

Pemerintah militer telah memperkenalkan undang-undang yang menghukum mereka yang memprotes pemilu dengan hukuman penjara hingga satu dekade, dan undang-undang kejahatan dunia maya baru mengawasi internet untuk komunikasi yang mengganggu persatuan.

Junta telah mengakui pemilihan umum tidak akan berlangsung di satu dari tujuh daerah pemilihan parlemen nasional karena banyak diantaranya merupakan zona perang aktif, sementara darurat militer masih berlaku di satu dari lima kotapraja. AFP/I-1