Era Suku Bunga Tinggi AS Jadi Ujian Ketahanan Kebijakan Ekonomi Nasional

Kondisi Perekonomian - “Higher for Longer” Munculkan Tekanan Ganda ke Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal harus memperkuat penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, mengendalikan kebergantungan pada utang, dan memastikan setiap tambahan pembiayaan menghasilkan kapasitas ekonomi baru.

JAKARTA - Era suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat (AS) Fed Fund Rate (FFR) yang berlangsung lama atau higher for longer menjadi ujian bagi ketahanan kebijakan ekonomi Indonesia.

Hal itu karena perekonomian nasional akan menghadapi tekanan ganda yang menekan bukan hanya moneter atau keuangan, tetapi juga fiskal.

Pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi yang diminta tanggapannya di Jakarta, Rabu (19/8) mengatakan di sisi moneter, ekonomi Indonesia menghadapi risiko pelemahan rupiah dan arus modal keluar, sementara di sisi fiskal menghadapi kenaikan biaya pembiayaan.

“Ini bukan sekadar persoalan pasar keuangan, tapi menyangkut ketahanan ekonomi nasional,”kata Badiul.

Pernyataan itu merespons pernyaaan Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti yang menyebut ketidakpastian global akan berlangsung cukup lama karena FFR cenderung bertahan tinggi akibat tekanan inflasi AS, kenaikan harga minyak, dan peningkatan suplai obligasi Pemerintah AS.

Ia pun menyoroti asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencerminkan tekanan eksternal.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,9 persen dan inflasi 2,5 persen, namun nilai tukar diasumsikan 17.500 rupiah per dollar AS.

Pelemahan rupiah papar Badiul akan memperbesar imported inflation, terutama melalui energi, bahan baku, dan barang modal.

Dalam situasi seperti itu, BI dilematis karena dihadapkan pada pilihan menjaga stabilitas rupiah tanpa menaikkan biaya kredit secara berlebihan karena suku bunga tinggi dapat menekan konsumsi dan investasi.

“Dalam pandangan saya BI perlu menjaga kredibilitas kebijakan moneter melalui bauran instrumen, bukan semata mengandalkan suku bunga. Stabilitas rupiah harus diperkuat melalui pendalaman pasar keuangan, pengelolaan likuiditas, penguatan transaksi domestik, serta koordinasi fiskalmoneter yang kredibel,”jelasnya.

Biaya Utang Mahal

Dari sisi fiskal terang Badiul, asumsi yield SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen dalam RAPBN 2027 yang menunjukkan biaya pembiayaan masih mahal.

“Ketika kebutuhan penerbitan surat utang meningkat, kenaikan yield berpotensi memperbesar beban bunga dan mempersempit ruang fiskal bagi belanja pembangunan,” katanya.

Risiko makin serius karena harga minyak diasumsikan 75 dollar AS per barel, sementara lifting minyak hanya 610 ribu barel per hari.

Kombinasi pelemahan rupiah dan harga energi itu dapat meningkatkan tekanan subsidi, kompensasi, serta defisit fiskal.

Ia pun menekankan respons pemerintah tidak boleh berhenti pada stabilisasi rupiah atau pengendalian inflasi.

“Kebijakan fiskal harus memperkuat penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, mengendalikan ketergantungan utang, dan memastikan setiap tambahan pembiayaan menghasilkan kapasitas ekonomi baru,” tegas Badiul.

Ia memperingatkan jika tekanan eksternal dijawab dengan utang lebih besar, bunga tinggi, dan intervensi berulang, maka stabilitas jangka pendek justru dapat menciptakan kerentanan fiskal dan moneter jangka panjang.

Berisiko Terus Tertekan

Di kesempatan lain, pakar ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y.

Sri Susilo, mengatakan higher for longer akan menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia.

Tekanan terutama berpotensi muncul pada nilai tukar rupiah karena investor global cenderung menempatkan dananya pada aset berdenominasi dollar AS yang menawarkan imbal hasil menarik.

Tingginya suku bunga bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) membuat aset berbasis dollar AS relatif lebih menarik dibandingkan aset dalam mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Jika suku bunga The Fed tetap tinggi, maka para investor global cenderung lebih memilih investasi dalam dollar AS ketimbang mata uang domestik, termasuk rupiah,” kata Sri Susilo, Rabu (19/8).

Kondisi tersebut dalam jangka panjang akan membuat rupiah cenderung melemah terhadap dollar AS.

Tekanan terhadap rupiah juga berpotensi semakin besar ketika ketidakpastian geopolitik global meningkat dan mendorong kenaikan harga komoditas, terutama minyak mentah dunia.

Pelemahan rupiah kata Sri Susilo tidak berhenti pada persoalan pasar keuangan.

Depresiasi nilai tukar akan meningkatkan biaya impor, termasuk bahan baku dan barang modal yang masih dibutuhkan berbagai sektor industri di dalam negeri.