Myanmar Merasa Dikucilkan oleh Asean

YANGON – Myanmar pada Senin (11/5) mengklaim adanya tindakan diskriminatif yang mengucilkannya dari Asean setelah KTT pekan lalu menyaksikan blok regional tersebut terus memasukkan kepemimpinan pascakudeta negara itu ke dalam daftar hitam.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang beranggotakan 11 negara telah mengucilkan Myanmar dari pertemuan puncak sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021 dan menahan tokoh demokrasi tersebut, yang memicu perang saudara.

Setelah lima tahun pemerintahan militer, junta menggelar pemilihan yang sangat terbatas dan mengecualikan partai Suu Kyi, yang bulan lalu menghasilkan pengangkatan panglima militer Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta sebagai presiden sipil.

Pada KTT Asean di Filipina pekan lalu, Presiden Ferdinand Marcos Jr mengeluh bahwa belum ada kemajuan apapun di Myanmar.

“Sejumlah negara anggota Asean merasa frustrasi atas kegagalan implementasi rencana perdamaian lima poin selama bertahun-tahun dan menyarankan perlunya penyesuaian lebih lanjut,” ucap Presiden Marcos Jr pada Jumat (8/5) lalu. “Kami belum menyaksikan kemajuan apapun di Myanmar," imbuh dia.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengklaim bahwa sebaliknya, perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh mayoritas negara anggota Asean.

"Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Para analis mengatakan bahwa Asean sedang mengalami keruntuhan konsensus terkait Myanmar, dengan meningkatnya frustrasi atas kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian blok tersebut untuk mengakhiri perang saudara di negara itu.

Beberapa negara, seperti negara tetangga Tailan, mengucapkan selamat kepada pemimpin kudeta Myanmar yang kemudian menjadi presiden, Min Aung Hlaing, ketika ia dilantik, dan berjanji untuk berupaya menstabilkan perbatasan bersama mereka.

Namun sebagian lainnya tetap acuh tak acuh terhadap pelantikan Min Aung Hlaing setelah pemilihan yang banyak dikritik oleh pengawas demokrasi karena menindak keras perbedaan pendapat dan tidak melibatkan partai oposisi serta pemilih di wilayah yang dikuasai pemberontak.

Belum Siap

Pada pertemuan puncak di Filipina, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan Myanmar belum siap untuk kembali duduk di meja perundingan karena aksi kekejaman terhadap warga negara mereka sendiri masih kerap terjadi.

Negara-negara termasuk Indonesia dan Singapura, yang akan memegang jabatan ketua bergilir blok tersebut tahun depan, secara luas diyakini berpihak pada Malaysia.

Namun, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan bahwa keterlibatan yang tidak konstruktif dengan pemerintah baru Myanmar akan mengabaikan kehendak sejati rakyat Myanmar, yang telah menggunakan hak-hak demokrasi mereka.

"Selama lima tahun terakhir, meskipun menghadapi perlakuan tidak adil yang timbul dari posisi negara-negara anggota Asean tertentu, Myanmar telah menunjukkan kesabaran," imbuh Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Meskipun tidak menyebutkan negara-negara tertentu, pernyataan itu juga menuduh beberapa negara mencampuri urusan internal Myanmar melalui kritik dan tekanan.

Myanmar telah menggunakan bahasa serupa untuk mengkritik Timor-Leste, anggota terbaru blok tersebut, setelah pengadilan Dili membuka kasus terhadap Min Aung Hlaing atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Aktivis hak asasi manusia di Indonesia juga telah mengajukan pengaduan kepada jaksa agung negara tersebut, menuduh junta yang dipimpin Min Aung Hlaing telah melakukan kekejaman termasuk genosida terhadap minoritas Rohingya. AFP/I-1