Ketulusan Bangladesh Tampung Pengungsi Rohingya Malah Dibalas Cap Bengali oleh Myanmar

DHAKA - Bangladesh, pada Rabu (19/8), memprotes tindakan Myanmar yang melabeli etnis Rohingya sebagai “orang Bengali”, kelompok etnis utama di Bangladesh, serta pengakuan Myanmar yang hanya menganggap sebagian dari komunitas tersebut memenuhi syarat untuk kemungkinan repatriasi.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam sebuah pernyataan, dengan menegaskan bahwa "satu-satunya solusi berkelanjutan bagi krisis ini terletak pada repatriasi warga Rohingya ke Rakhine yang aman, bermartabat, dan sukarela."

Lebih dari 1,2 juta warga Rohingya telah mengungsi di distrik Cox's Bazar, wilayah tenggara Bangladesh, sejak Agustus 2017 - saat ratusan ribu orang melarikan diri dari tindakan keras militer yang brutal di Myanmar - menurut data terbaru badan pengungsi PBB hingga Juli.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (15/8), Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut para pengungsi tersebut sebagai "orang Bengali" dan menyatakan telah memverifikasi 308.975 pengungsi sebagai mantan penduduk negara bagian Rakhine.

"Myanmar akan menerima kembali para pengungsi yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk negara bagian Rakhine ketika situasi keamanan di negara bagian Rakhine menjadi lebih stabil," menurut pernyataan pemerintah junta Myanmar.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyatakan bahwa Md. Toufiq-ur-Rahman, Direktur Jenderal untuk urusan Myanmar, telah bertemu dengan Duta Besar Myanmar U Kyaw Soe Moe di Dhaka menyusul pernyataan tersebut.

Menanggapi pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar, Rahman mengatakan bahwa beberapa poin didasarkan pada statistik yang keliru, termasuk mengenai jumlah pengungsi Rohingya.

Diplomat Bangladesh tersebut juga menegaskan bahwa Rohingya bukanlah "orang Bengali," seraya menyatakan bahwa mereka memiliki identitas etnis sendiri yang sebelumnya diakui oleh otoritas Myanmar hingga baru-baru ini.

Rahman mengatakan bahwa data mengenai warga Rohingya yang terdaftar dalam sistem PBB mencerminkan jumlah mereka yang sebenarnya, dan dia mendesak Myanmar untuk mempercepat proses verifikasi berdasarkan instrumen bilateral yang telah disepakati.

Dia juga meminta Myanmar untuk mempertimbangkan anak-anak yang lahir di kamp pengungsian serta pendatang baru yang terpaksa melarikan diri dari negara bagian Rakhine setelah 2017.

Duta Besar Moe meyakinkan pihak Bangladesh bahwa dia akan menyampaikan kekhawatiran Dhaka tersebut kepada otoritas Myanmar. Ant