Tantangan Perbankan Syariah, OJK Dorong Inovasi dan Penurunan Biaya Layanan

Bandung - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat mendorong sektor perbankan untuk berinovasi memenuhi kebutuhan masyarakat, agar inklusi keuangan syariah meningkat khususnya di wilayah itu.

"Melalui inovasi terhadap produk-produk yang mereka tawarkan, sehingga kebutuhan warga itu dapat mendorong inklusi itu," kata Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat Muhammad Ikhsan dalam Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 di Bandung, Sabtu (11/4).

Inovasi yang bisa dilakukan, jelas Ikhsan, seperti memperluas jaringan kantor yang bisa menjangkau masyarakat secara luas dan dalam di Jawa Barat.

"Yang utama jaringan kantor. Jaringan kantor yang bisa sampai ke pelosok-pelosok yang ke depannya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan inklusi," ujarnya.

Jaringan kantor juga, lanjut dia, perlu diperkuat dengan kolaborasi bersama pengembangan jaringan teknologi informasi (IT) untuk dapat menjawab keinginan dari masyarakat.

"Jaringan kantor. Kemudian jaringan kantor itu perlu kolaborasi dengan IT sehingga bisa menjawab kebutuhan, kalau kita lihat masyarakat sekarang, ingin lebih simpel," ucap dia.

Inovasi lain yang tak kalah penting yang dapat dikerjakan oleh entitas keuangan, adalah penekanan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menikmati produk syariah sehingga lebih kompetitif dan menarik.

"Kemudian dari sisi biaya, kalau di perbankan syariah memang biayanya memang masih lumayan dibandingkan dengan konvensional. Ini juga jadi tantangan, untuk menurunkan biaya terhadap layanan agar lebih luas lagi jangkauannya," kata Ikhsan.

Inklusi keuangan syariah, kata Ikhsan, juga bisa didorong lewat diskusi dan sarasehan seperti ajang JIEF ke-10 oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat kali ini. 

"Jadi, dengan memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat itu juga dapat meningkatkan literasi maupun inklusi," tuturnya.

Sebelumnya, OJK Jawa Barat menyampaikan kinerja sektor jasa keuangan (SJK) hingga Triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis konvensional dengan "market share" aset, DPK dan kredit masing-masing sebesar 90,30 persen (Rp953 triliun), 89,40 persen (Rp671 triliun) dan 88,58 persen (Rp922 triliun), sedangkan sisanya merupakan jenis usaha Syariah.

Sedangkan, berdasarkan fungsi, perbankan per Januari 2026 didominasi Bank Umum dengan "market share" aset, DPK, dan kredit masing masing sebesar 96,76 persen (Rp1.021 triliun), 96,94 persen (Rp728 triliun), dan 97,63 persen (Rp1.016 triliun), sisanya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Per Januari 2026, total aset BPR & BPRS di Jawa Barat mencapai Rp34,24 triliun, tumbuh 4,92 persen secara tahunan (YoY) sebesar Rp1,60 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) BPR & BPRS sebesar Rp22,98 triliun, tumbuh 6,33 persen YoY (Rp1,37 triliun). Realisasi penyaluran kredit sebesar Rp24,69 triliun, tumbuh 5,99 persen YoY (Rp1,40 triliun).

Rasio NPL gross BPR dan BPRS trennya memburuk dari 11,86 persen di Januari 2025 menjadi 13,63 persen di Januari 2026. Sedangkan laba BPR dan BPRS mengalami penurunan pada Januari 2026 menjadi sebesar Rp4 miliar atau turun sebesar 85,34 persen secara signifikan dari Rp3 miliar di Januari 2025 (turun Rp2 miliar).