Rawan, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Transisi Tata Kelola Haji

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti mengingatkan kepada pemerintah untuk mengantisipasi transisi tata kelola haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah karena rawan menimbulkan masalah di lapangan.

Menurut dia, ada tiga tantangan krusial yang perlu di antisipasi selama fase transisi persiapan dan pelaksanaan Haji 2026 yaitu tantangan waktu dan tekanan operasional, tantangan kelembagaan dan SDM, serta tantangan logistik dan alih kelola aset.

"Kementerian Haji dan Umrah perlu gerak cepat dengan melakukan sinergi kolaborasi terutama dengan Kemenag, agar fase transisi ini tidak menimbulkan turbulensi yang bisa mengganggu persiapan pelaksanaan haji 2026," kata Haeny di Jakarta, Kamis (23/10).

Dia menilai tantangan waktu dan tekanan operasional bisa terjadi karena waktu persiapan penyelenggaraan haji sudah sangat dekat, yaitu tersisa 6 bulan sejak Oktober. Dengan waktu yang relatif singkat, menurut dia, kementerian harus melakukan semua ini secara paralel mulai dari proses tender, pemilihan penyelenggaraan haji, pemesanan akomodasi di Arab Saudi, dengan pengembangan institusi.

"Semua harus dilakukan secara paralel dan tepat sasaran. Kelambatan sedikit saja, bisa berimplikasi pada kesiapan penyelenggaraan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan 221.000 jamaah," kata dia.

Sedangkan untuk tantangan kelembagaan dan SDM, menurut dia, bisa terjadi karena tugas Kementerian Haji dan Umrah untuk membangun struktur birokrasi yang baru, bukanlah sesuatu yang mudah. Dia menilai kementerian juga perlu merekrut dan melatih SDM haji yang kompeten, berintegritas dan profesional yang ada 13 embarkasi haji dan 7 debarkasi.

"Kemenag memiliki pengalaman puluhan tahun dalam urusan tata kelola haji. Perlu ada transfer pengetahuan dan pengalaman secara lebih terstruktur. Tanpa ada mekanisme yang jelas, pengalaman Kemenag yang sudah bertahun tahun akan hilang begitu saja," kata dia.

Adapun tantangan terkait logistik dan alih kelola aset, menurut dia, terjadi karena dalam fase transisi ini akan ada pengalihan aset haji seperti embarkasi, debarkasi, asrama haji, Rumah Sakit Haji (RSH) dan fasilitas pendukung lainnya di berbagai daerah dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah, memerlukan proses inventarisasi, verifikasi, dan serah terima yang cukup rumit.

Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, dia menyarankan tiga solusi strategis pendekatan yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk Jangka Pendek, Haeny mengusulkan perlunya ada Satgas Transisi Haji 2026 yang melibatkan personel gabungan.

Sedangkan untuk jangka menengah, menurut dia, kementerian harus fokus pada konsolidasi kelembagaan dengan melakukan percepatan rekrutmen SDM inti dan menyelenggarakan program pelatihan intensif yang bekerja sama dengan Kemenag dan lembaga pelatihan pemerintah.

"Niat baik harus diimplementasikan dengan perencanaan yang matang, strategis dan eksekusi yang cermat. Mari kita jadikan Haji 2026 sebagai contoh sukses transisi yang tertata, melalui kolaborasi lintas sektoral dan perbaikan semua sektor demi kepentingan jamaah haji," katanya.