APBN Rawan Korupsi Dialihkan Ke Rakyat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, anggaran negara yang rawan penyimpangan atau dikorupsi sebesar 306 triliun rupiah berhasil dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.

“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program prorakyat. 300 triliun rupiah, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Prabowo menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan APBN digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.

Penghematan dan pengalihan anggaran dari pos-pos yang rawan penyimpangan itu kini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program prorakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.

Presiden kembali menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum (untouchable).

“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” kata Presiden.

Dalam arahannya, Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun rupiah potensi kerugian dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam dan penyelewengan anggaran.

Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.

Penegakan Hukum

Terpisah, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengemukakan Presiden Prabowo berupaya memperkuat penegakan hukum dan membangun pondasi arah baru sistem hukum Indonesia pada tahun pertama masa pemerintahannya.

“Salah satu tonggak pentingnya adalah pengembalian uang 13,2 triliun rupiah ke kas negara dari perkara tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya,” kata Iwan Setiawan di Jakarta, Selasa (21/10).

Kasus yang sempat mengguncang publik pada tahun 2022 itu akhirnya tuntas di tangan Presiden Prabowo lewat proses hukum yang panjang hingga ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Iwan mengatakan kuatnya penegakan hukum di Indonesia memberikan dampak psikologis dan ekonomi yang besar kepada masyarakat. 

Ia berharap pemerintah dapat membentuk sistem pengawasan yang ketat dan modern untuk mencegah terjadinya praktik korupsi berkepanjangan. “Pemerintah memiliki momentum besar untuk membenahi sistem perizinan, digitalisasi pengawasan, serta transparansi data lintas kementerian agar praktik korupsi tidak menemukan celah baru,” tambahnya. Ant/S-2