Prabowo Minta Dana Rp13 Triliun Hasil Korupsi Dialihkan ke LPDP untuk Pendidikan

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta agar sebagian uang pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebesar 13 triliun rupiah yang baru saja diserahkan oleh Kejaksaan Agung, dapat dialokasikan ke beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya," kata Presiden Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menilai dana dari hasil pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi tersebut dapat diinvestasikan untuk LPDP yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan.

Adapun dana 13 triliun rupiah  tersebut merupakan hasil dari penyerahan barang bukti sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung, pada Senin (20/10).

Prabowo menyampaikan hal itu setelah memaparkan program pendidikan nasional, termasuk pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran.

Menurut Presiden, dana beasiswa LPDP perlu diperkuat agar Indonesia dapat mencetak lebih banyak generasi unggul yang berdaya saing global.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan soal pendidikan dari negara lain, Kepala Negara pun mengenalkan program Sekolah Garuda.

Prabowo juga menyoroti pentingnya mencari anak-anak berbakat dari seluruh pelosok tanah air, tidak hanya dari kalangan menengah ke atas.

Menurut Presiden, banyak anak dari keluarga sederhana yang memiliki kecerdasan luar biasa dan layak mendapat kesempatan belajar dengan beasiswa penuh.

"Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” paparnya.

Oleh karenanya, Prabowo meminta agar pencarian siswa-siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif antarkementerian, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan.

"Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu oleh yang punya yayasan, cari mereka ini," kata Presiden.